BATAM – Protes dan kritik terhadap layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam masih belum kunjung reda. Keluhan masih kerap disampaikan masyarakat Batam melalui berbagai kanal, terutama media sosial.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Siadari mengatakan, pengelola SPAM Batam harus segera merespon keluhan-keluhan tersebut dengan langkah nyata.
Jika tidak, Ombudsman akan meminta Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Pelayanan Bebas (KPBPB) Batam untuk bertindak melakukan evaluasi.
“Kita akan sampaikan kepada Dewan Kawasan masalah ini. Karena berlarutnya masalah ini akan berdampak negatif bagi Batam,” ujar Lagat saat dihubungi, Rabu (01/02/2023).
Ia menekankan, dampak memburuknya layanan air bersih tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Lebih dari itu, juga akan berdampak pada iklim investasi. Pasalnya, air bersih merupakan salah satu utilitas dasar yang paling penting bagi investasi.
Bila Batam tidak mampu menyediakan layanan utilitas dasar yang memadai bagi kebutuhan investor, maka dia khawatir para pemilik modal akan memilih kawasan lain untuk menanamkan modalnya.
“Kalau utilitas buruk maka investasi akan sulit masuk,” tegasnya.
Disebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu langkah nyata dari pihak pengelola SPAM Batam.
“Saya sudah bertemu langsung dan menyampaikan hal ini ke mereka [BP Batam] dan mereka mengaku akan menyelesaikan masalah secara bertahap. Sekarang [masih] internal,” ungkap Lagat.
Diharapkan, BP Batam bisa segera mengambil langkah praktis untuk mengatasi masalah ini.
“Kerahkan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga optimalisasi pelayanan air ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tutupnya. (Dwi Septiani)