BATAM – Operator Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam meminta 130 karyawan yang sebelumnya diputus kontrak, untuk kembali bekerja. Kendati demikian, operator SPAM Batam belum memberikan kejelasan status kepada mereka.
“Belum ada hitam di atas putih terkait status karyawan,” ungkap karyawan terdampak yang enggan disebutkan namanya, Jumat (03/02/2023).
Untuk itu, mereka mengaku akan tetap memperjuangkan hak, sampai perusahaan memberikan status yang jelas kepada mereka.
Sebelumnya, Operator SPAM yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengurangi 130 karyawannya per 31 Januari 2023.
Pengurangan karyawan dengan jumlah yang cukup signifikan itu, dilakukan di tengah kondisi semakin memburuknya kualitas pelayanan air bersih di kota industri ini.
Berdasarkan pengakuan dari karyawan terdampak, bahwa kontrak mereka tidak diperpanjang dengan alasan untuk efisiensi budget.
DPRD Menanggapi
Anggota DPRD Kepri Komisi III, Irwansyah menanggapi terkait pemberhentian 130 karyawan di Operator SPAM Batam, dan menyesalkan akan hal itu. Terutama di tengah pelayanan air bersih yang memburuk.
“Artinya ada indikasi dugaan yang kuat tentang profesionalisme SPAM Batam. Jika ada masalah tapi karyawannya yang malah diberhentikan, itu mencerminkan kinerja manajemen bobrok dan pantas saja pelayanan air di Batam ini buruk,” ucap Irwansyah saat ditemui di Graha Kepri, Kamis (02/02/2023).
Ia meminta kepada Kepala BP Batam, untuk bertanggung jawab dan menuntaskan semua persoalan ini dengan secepatnya.
“Saya denger banyak yang dijanjikan-janjikan, jadi untuk pemimpin BP Batam mohon segalanya dituntaskan. Kasihan 130 pekerja itu. Dengan mem-PHK 130 karyawan otomatis terganggu operasional daripada SPAM Batam,” tegasnya.
Diketahui, BP Batam sudah diberikan waktu selama dua tahun untuk mengurus pelayanan air bersih pasca dikelola PT ATB. Namun untuk tahun ini banyak masyarakat yang mengeluh dan protes terhadap pelayanan air, kualitas air, dan kontinuitas air yang buruk.
“Tahun ini pelayanan air benar-benar kacau. Kita juga nanti akan melakukan RDP pada Februari ini, terkait masalah pelayanan air bersih,” ungkap Irwansyah.
Sementara, Ketua DPRD Kepri Komisi II, Wahyu Wahyudin yang turut menanggapi hal tersebut mengatakan, jangan sampai mempengaruhi pendapatan pajak permukaan air di Kepri.
“Pajak air permukaan kan masuk dalam pendapatan Kepri juga, kalau seandainya pelayanan buruk masyarakat tidak mau bayar kemudian tidak ada peningkatan, berpengaruh kepada pendapatan pajak permukaan air,” ungkap Wahyu saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat (03/02/2023).
Ia menambahkan, agak aneh memang di saat pelayanan dan kualitas air memburuk mereka malah mem-PHK karyawan.
“Kalau kinerja kurang baik ya saya sah-sah saja untuk meningkatkan pelayanan itu. Tetapi seharusnya ada penerimaan dulu ya sebelum yang ini [karyawan] dikeluarkan. Tetapi kalau seandainya bukan masalah kinerja, nah ini yang jadi tanda tanya besar. Kan kasihan karyawan sudah berjibaku untuk memperbaiki sistem, memperbaiki pipa jaringan, terus tiba-tiba dikeluarkan. Ini zalim sebenarnya,” paparnya.
Adapun itu, untuk alasan efisiensi budget, ia menilai harusnya pihak perusahaan sudah mempersiapkan rencana bisnis.
“Sebenarnya kan dari awal harusnya sudah bisa melihat rencana bisnisnya seperti apa. Mereka direkrutkan sesuai itu. Sekarang dengan alasan efisiensi budget harusnya mereka terbuka ke karyawan bagaimana supaya meningkatkan anggaran, bukan langsung memecat. Ada mekanisme yang harus dilalui,” terang Wahyu.
Selain itu, ia turut mempertanyakan, kala PT Moya Indonesia mengambil alih apa tidak ada persiapan budgeting untuk perbaikan-perbaikan segala macam, sehingga harus mengorbankan karyawan.
“Kalau karyawan dipecat tidak ada pengganti dan tidak ada sistem yang baru maka ini akan memperburuk lagi pelayanan SPAM Batam. Tetapi kalau dengan memecat karyawan karena adanya sistem yang baru, mungkin akan efisien dan efektif,” ucapnya.
Tutupnya, dari semua alasan, yang tidak masuk akal adalah ketika pelayanan ini buruk, banyak pipa-pipa bocor dan tiba-tiba karyawan dipangkas.
“Nah ini gimana mengantisipasi itu. Mereka [PT Moya] menggunakan sistem apa sekarang supaya pelayanan lebih baik. Pelayanan pipa-pipa yang bocor itu harus segera di atasi, kalau karyawannya sedikit bagaimana mau mengatasi itu. Skenario apa yang mereka miliki untuk mengatasi permasalahan yang ada, terutama dalam segi pelayanan. Jangan sampai air mati hidup mati hidup terus,” pungkas Wahyu. (Sarma Haratua Siregar / Dwi Septiani)
