KEPRI – Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih peringkat kedua dalam realisasi belanja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Indonesia pada tahun 2022. Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menerima dua penghargaan atas capaian tersebut.
Pernghargaan dalam bentuk trofi dan piagam dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, diserahkan acara APBD Award 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/03).
“Tentunya penghargaan yang kita terima hari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Kepri,” ujarnya.
Pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja APBD Provinsi Kepri berhasil mencapai 99,33 persen, dengan pagu anggaran belanja sebesar 3,870 triliun dan realisasi sebesar 3,844 triliun.
Sementara peningkatan PAD Kepri pada 2022 tercatat sangat signifikan. Anggaran PAD sebesar 1,348 triliun dan realisasi yang berhasil tercapai sebesar 1,584 triliun atau 117,51 persen.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD dan pendapatan asli daerah.
Dengan prestasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membuktikan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan peran APBD dan pendapatan asli daerah telah memberikan hasil yang positif dan signifikan dalam pembangunan daerah.
Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, menegaskan pentingnya APBD dalam mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan realisasi APBD.
“Ini sangat penting. Karena uang yang sudah dianggarkan harus segera dibelanjakan agar bisa berdampak pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” paparnya.
Acara APBD Award 2023 juga diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 yang mengangkat tema “Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak”.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyebutkan bahwa rakornas keuangan daerah ini dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan realisasi APBD ini dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama Kementerian lembaga, kemudian melakukan monitoring pendampingan dan turun langsung ke daerah juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional seperti hari ini,” kata Agus Fatoni.
APBD Award 2023 digelar untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil mencatat capaian tertinggi realisasi APBD dalam tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan PAD.
Lampung menjadi Provinsi dengan Realisasi Belanja Tertinggi, diikuti oleh Provinsi Kepri, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, untuk kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, provinsi yang meraih realisasi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur. (*)
