JAKARTA – Pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy dinilai hal biasa. Lokasi kantor dua partai tersebut bertetangga di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
“Kita kan saling bertemu dengan PPP apalagi kita tetangga. Tinggal ketok pintu tetangga kita bertemu,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (06/03/2023).
Lagipula, PDIP tidak hanya bertemu dengan PPP. Ada sejumlah partai yang sudah mereka temui yaitu Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Partai Gerindra.
Golkar, PAN, dan PPP sendiri telah menjalin kerja sama politik lewat Koalisi Indonesia Bersatu. Sedangkan, PKB dan Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Lewat pertemuan itu, kata Hasto, partainya kerap mendiskusikan banyak hal. Selain itu, ia memastikan, PDIP siap bekerja sama dengan siapa pun yang punya sejarah membangun bangsa.
“Pertemuan juga dengan Golkar, Gerindra, PAN, PKB kita sering berdialog sehingga tidak ada masalah,” ungkapnya.
“PDI Perjuangan bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki kesejarahan dalam membangun republik ini,” tambah Hasto.
Bicarakan Sistem Pemilu
Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang biasa disapa Romy lewat akun instagram pribadinya, @romahurmuziy mengunggah momen pertemuan antara dia dan Hasto pada Rabu, 1 Maret.
Dalam pertemuan itu, ada sejumlah bahasan termasuk menyamakan persepsi atas situasi dan kondisi politik nasional, serta membicarakan Sistem Pemilu yang tengah di judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat dikonfirmasi media, ia mengatakan bahwa satu hal yang digarisbawahi dari pertemuan itu bahwa sebagai sesama partai ideologis dan historis, PPP dan PDIP sama-sama menyatakan siap menjalani sistem pemilu proporsional baik terbuka maupun tertutup.
Selain itu, Romy menyebut bersama Hasto bernostalgia tentang sejarah perjalanan duet PDIP-PPP pada saat Mega-Hamzah Haz. Mereka lakukan ini untuk mengambil pelajaran yang bisa diterapkan di Pemilu 2024. (*)
