JAKARTA – Pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem usaha agar berjalan makin baik di masa mendatang melalui Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang segera dirampungkan.
Pemerintah juga menyadari pentingnya membuka peluang usaha, agar dapat memberikan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
“Semuanya menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” ungkap Presiden Joko Widodo, memberikan sambutan pada pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2022-2025, di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/02/2023).
Untuk itu presiden mengingatkan kepada para pengurus HIPMI, seperti contohnya yang memiliki usaha di bidang pertambangan, agar memahami pentingnya hilirisasi industri.
Meski Indonesia telah kalah dalam sidang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, namun hilirisasi industri harus tetap dilakukan.
“Saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel, baik bauksit, baik tembaga, baik timah, baik emas mulai siap-siap [tidak ekspor bahan mentah – raw material]. Karena semuanya saya pastikan akan kita setop, kita setop, kita setop, kita setop,” tegasnya.
Mendapat Nilai Tambah
Menurut Presiden Jokowi, langkah tersebut diambil pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Melalui nilai tambah tersebut, industri di Indonesia akan terbantu dan hilirisasi diyakini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
“Kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa ke mana-mana karena industry supporting, untuk membantu industri,” ucapnya.
Selain hilirisasi, presiden juga mengingatkan terkait penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang telah diatur oleh pemerintah sejak tahun lalu.
Dikatakan, saat ini Amerika Serikat baru menerapkan kebijakan tersebut pada Januari 2023 yang lalu. “Kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan, sehingga kita ini sekarang jadi trendsetter bukan menjadi follower,” Presiden Jokowi menekankan.
Presiden juga menyatakan, realisasi investasi di Indonesia telah merata, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, diminta para pengusaha juga melakukan investasi dan membangun perkantoran di luar Pulau Jawa.
“Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena PDB ekonomi di Jawa sudah terlalu besar 58 persen dari total PDB nasional, sehingga pemerataan itu akan [cepat] terjadi,” ungkapnya. (*)
