TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai membangun kekuatan jaringan kesehatan masyarakat Tanjungpinang. Di mana tahun ini, pihakya menyediakan anggaran jaminan kesehatan untuk 21 ribu jiwa masyarakat Tanjungpinang.
“Masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial], akan ditanggung pemerintah Kota Tanjungpinang. Warga dapat mendaftarkan diri secara langsung ke kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu,” kata Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, dikutip dari Diskominfo Tanjungpinang, Rabu (12/4/2023).
Layanan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijamin oleh pemerintah pusat, hanya mencakup kepada masyarakat yang termasuk dalam DTKS. Untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tak mampu di Tanjungpinang, Rahma kemudian merencanakan anggaran untuk jaminan kesehatan. Pemerintah, ucap Rahma, wajib melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Setelah terdaftar dalam BPJS, masyarakat dari kelompok pra sejahtera berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis kelas 3 di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Oleh sebab itu, Rahma bahkan menegaskan kepada seluruh perangkat di kelurahan untuk mencari warga tidak mampu dan segera melengkapi berkas administrasi yang diperlukan.
“Kita juga sudah menyediakan rumah singgah untuk masyarakat yang dirujuk melakukan perobatan di Jakarta dan Batam. Jadi masyarakat yang tidak mampu, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya penginapan. Segera urus BPJS Kesehatan. Saya sudah siapkan anggaran untuk 21 ribu masyarakat yang tidak mampu,” ungkap Rahma. (*)
