BATAM – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho menilai, krisis air yang terjadi beberapa hari lalu, menjadi catatan buruk bagi Kota Batam. Terlebih, memberikan kesan yang kurang baik di mata investor.
“Investor yang awalnya ingin menanamkan investasi di Batam sebagai pusat kegiatan usahanya akan berpikir ulang,” ujar Widi yang ditemui, Rabu (25/01/2023).
Menurutnya, ketersediaan air bersih bukan sesuatu yang dianggap remeh-temeh, mengingat Batam hanya mengandalkan waduk tadah hujan.
“Ketersedian air bersih yang baik juga memiliki kaitannya dengan dunia industri dan pariwisata,” sebutnya.
Dalam hal ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam harus bisa memberikan kualitas utilitas. “Salah satunya air bersih itu,” imbuhnya lagi.
Ia menambahkan, SPAM BP Batam dan PT Moya Indonesia selaku pengelola air baku Batam, harus bisa bekerja profesional menjaga kualitas layanan yang bersifat utilitas bagi warga di Batam.
Politisi PDI Perjuangan itu juga tak menampik, dengan pemenuhan kualitas layanan yang memerlukan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kinerja.
“Akan tetapi, jangan sampai hal itu menjadi alasan dari buruknya layanan,” tegas Widi.
Sebab, lanjutnya, gangguan suplai air di Batam ini akan langsung berdampak lurus dengan kondisi masyarakatnya.
“Tak jarang kan mereka bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari? padahal sesuai dengan aturannya, Pemerintah yang wajib menyediakan air bersih untuk masyarakat. Jika begini, artinya BP Batam kurang mampu dalam menjalankan tugas,” paparnya.
Untuk itu, ia meminta agar pihak terkait khususnya BP Batam bisa mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam bekerja. (*)
