JAKARTA – Polemik kasus pengodongan lahan dan penggusuran warga di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kian tidak menghasilkan titik temu antara pemerintah dengan masyarakat. Baik Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepri maupun Pemerintahan Kota (Pemkot) Batam seakan terus melempar bola panas ini ke Pemerintahan Pusat sejak pecah kerusuhan sejak sepekan lalu.
Terkait itu aktivis senior asal Kepri, Siswanto Rusdi menilai agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen yang berpihak ke masyarakat, guna mengurai dan mencari benang merah permasalahan serta solusinya.
“Jadi situasi ini begitu pelik. Pemerintah merupakan bagian dari persoalan ini, sementara masyarakat Melayu (di Rempang) menunggu kepastian dan tentunya berharap keadilan. Saya usulkan untuk dibentuk TPF Independen yang isinya orang-orang berintegritas dan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan pemerintah,” kata Siswanto di Jakarta, Selasa, 12 September 2023.
Dikatakan, usulan ini datang dari para akademisi lintas bidang dan aktivis yang sudah jemu melihat ketidakadilan begitu jelas di depan mata.
“Masyarakat ini sudah dalam kondisi lemah, sementara program investasi dari pemerintah pusat tetap harus berjalan, apapun yang terjadi,” ujar Direktur The National Maritime Institute ini.
Soal komposisi TPF Independen, menurut Siswanto harus berisi para akademisi dari universitas terkemuka khususnya di Kepri. Kemudian orang-orang LBH yang concern mengadvokasi warga dan pakar hukum adat.
“Pakar hukum adat penting karena permasalahan ini terkait dengan hak ulayat atau tanah adat dari masyarakat Melayu,” tegasnya.
Seperti diketahui pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.
Bila dihitung, total investasi sekitar 11,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.
Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak relokasi dan sempat terjadi kericuhan saat polisi mengamankan berbagai aksi unjuk rasa.
Ukur Tanah
Mengutip NU Online,
kerusuhan pecah di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis, 7 September 2023 siang. Petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP terlibat bentrok dengan warga Rempang. Bentrok terjadi saat pengukuran tanah untuk pengembangan kawasan tersebut oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi. Keributan itu bermula dari adanya aksi demonstrasi warga menolak pengembangan kawasan tersebut. Cekcok warga dengan petugas keamanan membuat aparat menembakkan gas air mata.
Situasi semakin tidak kondusif, warga berlarian, dan dorong mendorong antara petugas dan warga terjadi. Dari kejadian itu, dikabarkan beberapa siswa sekolah dibawa ke rumah sakit akibat terkena gas air mata yang terbawa angin, karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat terjadinya keributan. (*)
