JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan agar praktik perjudian online atau daring yang sudah tersebar di hampir semua pelosok dan cenderung merusak mental masyarakat dari kalangan menengah hingga bawah, harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya.
Sikap dan perintah tegas tersebut disampaikan saat presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, untuk memberikan arahan agar praktek judi daring atau online.
“Arahan presiden judi online harus terus diberantas karena merugikan rakyat kecil,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023, usai menghadap Presiden Jokowi.
Dikatakan, terkait perintah presiden, pihaknya telah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital, yang terdiri atas situs IP 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten dalam rentang waktu 18 Juli-11 Oktober 2023.
Terus Berupaya
Dengan adanya perintah tersebut pihak Kemenkominfo akan terus berupaya memberantas judi online yang memang masih ada. “Tapi kita akan tindak terus dengan sekuat tenaga, kita akan habisi judi online dari ruang digital kita,” tegasnya.
Selain melakukan upaya pemblokiran situs dan alamat IP (internet protocol), Menkominfo juga telah berkomunikasi dengan operator seluler untuk tidak memfasilitasi tindak perjudian. Ia juga telah bersurat ke sejumlah operator platform media sosial untuk memblokir iklan terkait judi online.
“Saya sudah bersurat ke Meta, WA (WhatsApp), Instagram, Facebook, itu kadang-kadang masih suka ada iklan judi. Kemarin itu sudah 161.000 dia remove dari Instagram, Facebook, iklannya,” ungkapnya.
“Terus yang berikutnya ke uangnya, ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kami sudah mengajukan blokir lebih dari 2.700 rekening bank ke OJK dan 540 e-wallet, dompet elektronik,” tambahhnya.
Sementara itu, terkait dengan penindakan hukum, Menkominfo menyerahkannya kepada aparat yang berwenang.
“Nanti kita akan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, untuk bagaimana menyatukan langkah-langkah. Tugas kami sebagai Kementerian Kominfo kan sudah kita lakukan, semua yang hidup kita blok, take down, kita blokir,” tandasnya. (*)
