TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma memimpin apel peringati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27 yang dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Jumat (28/4/2023).
Dalam amanatnya Rahma menyampaikan, selama 27 tahun pelaksanaan otonomi daerah sudah begitu banyak hal positif dari masyarakat Indonesia, di antaranya pembangunan sarana dan prasarana yang semakin menggeliat sesuai dengan potensi daerah dengan akurasi yang tinggi, serta mengakomodir keinginan masyarakat.
Otonomi daerah juga telah mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan juga demokratis, melalui pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif.
Menurutnya, buah positif lainnya dari otonomi daerah yang dirasakan adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong, sehingga tercipta pemerintahan transparan dan akuntabel.
“Selain itu banyak muncul inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakatnya,” ujar Rahma.
Dari semua yang telah dicapai, lanjutnya, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan. Untuk itu Rahma menekankan tiga hal, yang menjadi perhatian seluruh ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin OPD dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, merupakan hal yang harus dikedepankan.
“Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah sebagai pelaku pembangunan, untuk senantiasa mengedepankan nilai dasar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong,” paparnya.
Kedua, komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu reformasi birokrasi agar terus dilakukan baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah yang harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level OPD.
“Saya berharap peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekedar seremoni belaka, tetapi menjadi momentum bagi kita mengevaluasi sudah sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang,” ungkap Rahma. (*)
