BALIKPAPAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan berupa tujuh poin penting, kepada jajaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/02/2023).
Adapun tujuh poin yang dimaksud, pertama, terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi agar mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berupaya meningkatkan daya beli masyarakat.
“Dengan dicabutnya PPKM pada akhir 2022 lalu, diharapkan berdampak pada meningkatnya belanja masyarakat, sehingga muncul ekonomi yang lebih baik. Gubernur harus ikut menjaga agar konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan meningkat,” terang Presiden.
Segala kegiatan seni, olahraga dan lainnya agar jangan ditahan-tahan. Presiden minta agar dimudahkan izinnya. Karena dari kegiatan tersebutlah akan menyerap banyak belanja masyarakat, sehingga tidak ada dana yang mengendap di tabungan.
Kedua, menyangkut hilirisasi. Pemerintah Provinsi diminta tidak hanya fokus pada minerba yang dikelola, namun juga bidang perikanan, pertanian dan perkebunan.
“Saya yakin semua daerah punya potensi yang besar, dan semua daerah punya potensi yang sama. Yang penting kita harus kreatif dan terus berinovasi. Tidak boleh hanya terjebak dengan hilirisasi minerba saja,” ujar Jokowi.
Ketiga, soal pangan karena sektor pangan salah satu yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Gubernur diminta ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Yang keempat saya ingatkan, tingkatkan terus belanja produk dalam negeri. Kita sama-sama bantu agar UMKM naik kelas,” tegasnya.
Kelima, jaga iklim investasi. Izinnya dipermudah, terus mengundang investor, promosi serta meningkatkan daya tarik.
“Perbaiki konektivitas jalan Nasional ke jalan Provinsi. Itu salah satu upaya meningkatkan daya tarik,” lanjut Jokowi.
Sebelum mengakhiri sambutan, dua poin terakhir yang disampaikan Jokowi adalah terkait stunting dan tenaga honorer.
Untuk masalah stunting, Presiden minta agar Gubernur mengingatkan Bupati dan Wali Kota supaya mengecek betul-betul daerah yang masih tinggi angka stunting-nya. Ditekankan, harus ada penurunan setiap tahunnya.
“Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada, dan saat ini masih digodok di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama-sama,” tutup Presiden Jokowi.
Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur mengaku bangga sebagai tuan rumah dan bahagia atas kehadiran Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Gubernur.
Rakernas APPSI kali ini, kata Isran Nur, banyak membahas terkait kerja sama, tugas dan pembangunan di seluruh Provinsi Indonesia.
“Kita tegaskan lagi dalam rapat ini soal tanggung jawab Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sebagai Kepala Daerah. Semoga dapat merumuskan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia dari rapat ini,” ungkap Isran.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad yang menghadiri langsung kegiatan tersebut menuturkan, terkait ketujuh poin yang disampaikan Presiden, hampir semuanya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri. (*)
