JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I/2023, Jumat (28/4/2023) megumumkan bahwa realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2023 mencapai Rp328,9 triliun.
Nilai tersebut mengalami peningkatan 16,5 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Bahkan, telah mencapai 23,5 persen dari target 2023 sebesar Rp1.400 triliun.
“Realisasi investasi di kuartal pertama mencapai Rp328,9 triliun, atau sama dengan 23,5 dari target investasi Rp1.400 triliun,” ujar Bahlil.
Ia juga menegaskan, realisasi investasi tersebut menyerap sebanyak 384.892 tenaga kerja yang merupakan pekerja dalam negeri, bukan tenaga kerja asing.
Disebutkan, kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal I/2023 mencapai Rp177,0 triliun atau 53,8 persen dari total realisasi, lebih tinggi dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp151,9 triliun atau mencapai 46,2 persen dari total realisasi investasi kuartal I/2023.
Di samping itu, Bahlil mengungkapkan bahwa resesi global tidak dapat dihindari. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia pada tahun ini.
“2023 bukanlah tahun yang mudah. Saya tutup realisasi investasi 2022, saya sampaikan tahun 2023 pasti punya tantangan yang berbeda,” terangnya.
Tantangan itu pertama, 2023 ini tahun politik di mana akan dilaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Kedua, pelaksanaan Pemilu dan Pilpres membuat dunia usaha wait and see.
Ketiga, ia mengingatkan kondisi global tidak dalam keadaan baik-baik saja, salah satunya ditunjukkan dari kredit macet perbankan di AS dan Swiss yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kawasan AS dan Eropa.
“Belum lagi perang Rusia vs Ukraina yang kita tidak tahu kapan berakhir,” sambung Bahlil.
Kondisi terbaru, lanjutya, terkait ketegangan antara China dan Taiwan. “Satu hal yang saya ingin sampaikan, resesi global sudah sulit untuk kita hindari tapi tinggal seberapa dalam resesi itu terjadi,” ungkapnya.
Dia berharap, agar semua baik-baik saja dan bisa terselesaikan dengan baik dan tidak berdampak besar pada ekonomi Indonesia. (*)
