TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina, secara proaktif melahirkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kepri. Bahkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah di tahun 2021, Ansar menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kepri sebagai prioritas utama.
“Ukuran pembangunan sebuah daerah sendiri, termasuk di Provinsi Kepri, diukur melalui indikator makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja,” kata Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman di Tanjungpinang, Senin (16/01/2023).
Dijelaskan, dari sisi ekonomi Kepri, triwulan IV 2022 tumbuh 3,43 persen (yoy) sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha. Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri, inflasi Kepri yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, mengalami inflasi (yoy) pada Desember 2022 sebesar 5,83 persen dengan IHK sebesar 113,29.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se Sumatera, setelah Bangka Belitung dan Lampung (y.o.y) di Bulan Desember kemaren.
Adapun tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepri pada Agustus 2022 kembali turun dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Bahkan, penurunan TPT di Kepri pada periode tersebut adalah yang terbesar secara nasional yakni 1,68 persen poin, dari 9,91 persen pada Agustus 2021 menjadi 8,23 persen di bulan Agustus 2022.
Penurunan TPT tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi yang terus digesa dan membaik, kebijakan program pemerintah, serta pandemi Covid-19 yang melandai.
“Semua program dan kebijakan yang dilakukan Gubernur dan Wagub Kepri untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kepri. Dan sejauh ini hasil kerja Pemprov Kepri bisa kita lihat baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, sisi inflasi dan lainnya,” ungkap Luki.
Ia melanjutkan, kebijakan Pemprov Kepri yang sangat membantu masyarakat selama dalam masa pandemi Covid-19 adalah, bantuan tunai untuk masyarakat tidak mampu yang terkena virus Covid-19 dan yang meninggal dunia akibat Covid-19. Selain itu, Pemprov Kepri juga secara rutin menyerahkan bantuan bagi posyandu di seluruh Provinsi Kepri.
Ditambah lagi adanya bantuan insentif untuk RT/RW, bantuan operasional posyandu, serta bantuan transportasi laut siswa tahun anggaran 2022 yang dilakukan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Termasuk ketika kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Ansar juga memberikan bantuan serupa di Palmatak, Tarempa, dan Jemaja.
Tidak sampai distu, untuk mendongkrak perekonomian Kepri, Pemprov Kepri bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga (bunga 0 persen). Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggung jawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Kepri.
Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mencapai 76,46 persen, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79 persen. Peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
“Bahkan secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Dan Kepri menempati posisi pertama dengan IKM tertinggi se Sumatera,” sambungnya.
Sedangkan untuk perlindungan masyarakat, Ansar telah mendorong keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kepri. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen antara Pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota.
Tidak hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, Ansar menaruh perhatian terhadap penguatan akhlak masyarakat melalui program mubalig hinterland yang dirasa sangat mumpuni mencegah degradasi akhlak. Ada juga program Kepri Terang yang menghidupi pulau-pulau hinterland. Sedikitnya 5.034 rumah tangga (RT) kurang mampu yang ada di Kepri akhirnya bisa menikmati listrik sejak tahun 2021.
Masyarakat hinterland yang juga didominasi Suku Laut tidak luput dari perhatian. Sebanyak 200 rumah warga Suku Laut di Kabupaten Lingga, bakal dibangun Pemprov Kepri. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemprov Kepri mengeluarkan anggaran sebesar Rp6 miliar.
Kebijakan kerakyatan lainnya yang dicurahkan Ansar adalah pembangunan rumah singgah bagi warga Kepri di Batam dan Jakarta. Rumah singgah di Batam difungsikan untuk masyarakat dari kabupaten dan kota lainnya yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Batam. Sementara rumah singgah di Jakarta bermanfaat bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta.
“Sekali lagi kita sampaikan, bahwa seluruh kebijakan dan program tersebut diambil oleh Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin. Adanya statement kebijakan Pemerintah yang mengatakan tidak pro rakyat, semestinya bisa lebih bijaklah diutarakan. Kedepankan data, fakta dan statistik. Cari tahu dulu. Akan lebih bijak jika memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kepri untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat Kepri,” tutup Luki. (*)
Sumber : Diskominfo Kepri
