JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial (Perlinsos) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp476 triliun pada 2023.
Ia mengatakan, anggaran itu merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara untuk menangkal guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023. Di mana, pengalokasiannya akan diserap untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial.
“Saya bersama-sama Bu Risma [Menteri Sosial] akan melihat aktivitas Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang sangat nyata dan diteruskan,” ujar Sri Mulyani yang dikutip dari siaran langsung Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di kanal YouTube Kemenkeu RI, Sabtu (21/01/2023).
Ia menegaskan, anggaran Perlinsos memang ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin.
“Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan dalam APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan, dan tidak dikorupsi ya bu [Risma], dalam hal ini,” ucapnya saat didampingi Menteri Sosial, Tri Risma.
Dijelaskan, bahwa anggaran Perlinsos pada 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022 sebesar Rp502,6 triliun. Hal itu karena terdapat sejumlah komponen yang diubah atau didesain ulang sehingga beberapa program bantuan pada 2022 tidak dilanjutkan ke tahun 2023.
“seperti, dana bantuan minyak goreng dan subsidi upah, karena itu merupakan respons terhadap guncangan ekonomi pada tahun lalu. Namun, jumlah Rp476 triliun itu relatif sama dengan tahun 2022,” terang Sri Mulyani. (*)
