JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, memberi sinyal lampu hijau atas usulan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, terkait penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi rumah-rumah masyarakat nelayan di Kepri.
Hal itu didapat usai dilakukannya pertemuan Gubernur Kepri yang didampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, di Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Lebih lanjut, pertemuan tersebut dalam rangka membicarakan kesiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Di mana Provinsi Kepri yang ditunjuk sebagai tuan rumah, tepatnya di Kabupaten Karimun.
“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Menteri KKP yang mendengar usulan kita,” ujar Ansar, seperti dikutip dari Diskominfo Kepri, Rabu (01/03/2023).
Dijelaskan, terbitnya KKPRL itu penting bagi masyarakat nelayan Kepri yang tinggal di atas ruang laut.
“Kita tidak bisa mencegah masyarakat tinggal di atas ruang laut, karena daerah kita ini berbasis kepulauan dan kelautan. Makanya kita berusaha agar bagaimana masyarakat kita tetap bisa tinggal di atas ruang laut, tapi tidak ada aturan hukum yang dilanggar [sesuai peraturan perundangan yang berlaku],” terangnya.
Sebagaimana diketahui, sesuai Permen Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2021, disebutkan bahwa ‘Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut’.
Adapun KKPRL terdiri dari dua output, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha, dan Konfirmasi KKRL yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha.
Dalam kesempatan ini Gubernur Ansar juga melaporkan, terkait persiapan pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Tanjungbalai Karimun, Kepri. Untuk ini, Kepri telah menganggarkan untuk proses sertifiikasi sebanyak 3.000 rumah nelayan di kepri dan akan di tambah menjadi 5.000 rumah nelayan.
Selain itu, dalam pelaksanaan GTRA Summit 2023 nanti, ia menyampaikan akan diiringi dengan serangkaian kegiatan yang disiapkan. Di antaranya, pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau UMKM Expo, rehabilitasi mangrove, pemberian asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan, termasuk kerja sama pelatihan tenaga kerja di bidang kelautan. (*)
