JAKARTA – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, meminta arahan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim, terkait usulan pengurangan biaya Visa on Arrival (VoA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau (Kepri).
Ansar menilai, rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kepri hanya seminggu atau tiga hari.
“Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata [30 hari] yang sebesar Rp500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan,” ujarnya, dalam pertemuan di ruang rapat Dirjen Imigrasi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (01/03/2023).
Untuk itu, ia mengusulkan pengurangan biaya visa kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut diyakini wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri.
Dijelaskan, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, tahun 2019 jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa yang membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak.
Untuk tahun 2023, Pemprov Kepri berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisman. “Guna mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu, tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami,” ungkap Ansar.
Selain itu, Gubernur Kepri juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisman di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan.
“Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat. Jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional,” terangnya.
Menanggapi usulan-usulan Gubernur Kepri, Silmy Karim merespon dengan menyambut baik usulan yang disampaikan. Ia menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.
“Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khususnya VoA, kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi,” kata Silmy Karim.
Ia pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisman ke Kepri di tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya VoA di Kepri. (*)
