BATAM- Beberapa waktu lalu kolom Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dibanjiri oleh keluhan warganet yang ramai-ramai meminta wisuda tingkat PAUD-SMA untuk dihapuskan.
“Mas, tolong hapuskan wisuda tingkat TK, SD, SMP, SMA bagi sekolah negeri ataupun swasta. Sangat memberatkan untuk orang tua yang mempunyai anak lebih dari 1. Belum lagi biaya untuk naik ke jenjang selanjutnya dan biaya perlengkapan peralatan sekolahnya,” tulis akun @yustina.oktaviani dalam kolom komentar pada postingan Instagram Nadiem Makarim tanggal 19 Juni 2023.
Hal serupa juga dikeluhkan salah seorang wali murid di sekolah swasta Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Oktavia mengaku keberatan adanya acara wisuda saat anaknya lulus dari jenjang SD. Ia merasa biaya wisuda tersebut memberatkan dirinya.
“Toga harus beli sendiri, padahal itu hanya dipakai cuma sekali saja dan setelah itu disimpan dilemari. Padahal kita harus mempersiapkan seragam SMP-nya,” sesalnya.
Menurutnya, pihak sekolah seharusnya menyediakan penyewaan toga kepada anak-anak. Sehingga orang tua tak harus membeli toga tersebut dengan harga yang cukup mahal.
“Sebenarnya kita diberi pilihan mau beli atau tidak. Tapi kan ini tidak logika, anak-anak yang lain pakai toga wisuda sedangkan anak kita enggak. Di bully dong dia, insecure dong dia,” kata Oktavia.
“Menurut saya pakai toga kan bisa lulus kuliah nanti. Tapi ada pula yang bilang siapa tau ada anak yang tak bisa menikmati kuliah jadi bisa merasakan pakai toga,” kata dia.
Hal ini pun menjadi sorotan salah satu anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.
“Kalau anak TK lulus, mau masuk SD buat ada wisuda mungkin satu hal yang biasa. Itu satu hal kebanggaan anak-anak. Mereka lulus dari TK ke SD,” kata Udin, Rabu, 21 Juni 2023.
Akan tetapi, jika acara wisuda pada tingkat SD-SMA, menurutnya hal tersebut tentu memberatkan orang tua murid lantaran biaya yang dikeluarkan cukup banyak.
“Sempat dibuat wisuda SD, masuk SMP, orang tua itu harus memikirkan beli seragam baru, tas baru, dan semuanya. Belum lagi beban adiknya ada yang naik kelas lainnya,” kata dia.
Oleh sebab itu, politisi PDI Perjuangan itu meminta prosesi wisuda tersebut dihapuskan dan kembali pada budaya lama untuk perpisahan SD hingga SMA. Jika tetap pihak sekolah ingin menyelenggarakan wisuda, ia meminta agar tidak membebani orang tua murid.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, Andi Agung mengakui, sebenarnya tidak ada arahan atau aturan wajib dari Disdik terkait pelaksanaan wisuda pada tingkat sekolah ini. Apalagi seremoni tersebut sampai memberatkan para orang tua murid.
“Kami tidak pernah memerintahkan sekolah harus menyelenggarakan perpisahan atau wisuda di sekolah. Setelah ujian selesai, mereka (siswa) sudah berhak menerima ijazah,” kata Andi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 21 Juni 2023.
Ia menyebutkan, selama ini penyelenggaraan pelaksanaan wisuda hanya melalui kesepakatan satuan pendidikan dan para peserta didik.
“Apalagi kegiatan itu tiga tahun sekali misalnya. Kalau secara regulasi tak ada aturan yang mewajibkan untuk menyelenggarakan wisuda itu,” kata dia.
Pihaknya mengimbau satuan pendidikan untuk tidak memaksakan menyelenggarakan perpisahan ataupun wisuda sampai memberatkan orang tua. Apalagi sampai menahan ijazah peserta didik apabila tidak mengikuti perpisahan ataupun wisuda.
“Apalagi sampai diancam ijazahnya ditahan, itu tidak boleh,” kata Andi. (Irvan Fanani, reporter HMS)
