JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) HR Agung Laksono yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat pada Musyswarah Nasional XXII PMI, Minggu 8/12/2024 malam, santai menanggapi tudingan Jusuf Kalla bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum PMI tindakan ilegal. JK bahkan menudingnya hobbi pecah belah Partai Golkar dan Kosgoro.
Agung mengaku dirinya tidak berambisi memimpin PMI. Tetapi tentu tidak menolak saat ada pihak yang memintanya menjadi calon ketua umum (caketum) PMI Pusat.
“Saya itu dicalonkan, dan siap menerima setelah mendengar berbagai hal dan informasi tentang PMI sejak dipimpin Pak JK. Bahkan sebelum munas saya sudah sowan memberitahu akan maju jadi Ketum PMI ke beliau (Jusuf Kalla),” katanya di Hotel Menara Peninsula, Slipi Jakarta Barat, Senin, 9 Desember 2024 petang.
Puluhan pengurus PMI dari Provinsi, Kabupaten dan Kota pun hadir dan berkumpul membicarakan manuver JK yang tetap ngotot dan bernafsu pimpin PMI sampai empat periode.
Agung tidak terlalu memasalahkan ucapan JK. “Saya tetap hormat kepada beliau, yang pernah jadi komandan saya,” tambah Agung tersenyum.
Jusuf Kalla pernah duduki jabatan wakil presiden dan Ketua Umum Partai Golkar. Agung pun pernah jadi wakil ketua umum Partai Golkar dan Menko Kesra.
Oleh sebab itu ia menepis pernyataan punya kebiasaan memecah Golkar dan bikin tandingan Kosgoro dan itu dianggap memang hobinya. “Saya tidak ingin tanggapi semua apa yang Pak JK sampaikan. Biarlah masyarakat yang menilainya,” ujarnya di sela banyak pengurus PMI dari luar Jakarta minta berforo bersama.
Dibantah Mentah-mentah
Tentang tudingan Jusuf Kalla yang menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan, dibantah mentah-mentah Mercy M.F. Rampengan. Pimpinan PMI dari Sulawesi Utara ini mengatakan: “Apa nggak salah Pak JK omong begitu? “
Diceritakan dulu saat JK ingin maju lagi jadi ketua umum PMI Pusat juga minta kami konsolidasi. Termasuk menghapus masa jabatan ketua umum. Jadi jangan dibatasi.
“Rupanya penghapusan tentang masa jabatan ketua umum waktu itu, terbukti agar beliau bisa memimpin periode ke empat saat ini,” katanya diamini Haryanto mantan pengurus PMI dari Riau yang kini bergabung dalam KDDI (Komite Donor Darah Indonesia).
Lebih lanjut Mercy mengungkapkan berbagai hal tak lazim telah dilakukan pimpinan Munas PMI XXII di Hotel Sultan pada Senin, 9 Desember 2024 malam. “Kami dari Sulut sepakat walk out dari munas, yang tidak demokratis,” seraya menggambarkan suara peserta dibungkam. “Masa mik (sarana pelantang suara) dikuasai terus panitia,” ujarnya.
Kebohongan Munas
Sedangkan Rizal dari PMI Jakarta Utara menegaskan, kita tidak bisa membenarkan kebohongan yang disampaikan dalam Munas XXII PMI, bahwa Calon Ketua Umum PMI DR.Dr. HR Agung Laksono tidak memenuhi syarat. Sampai saat ini pernyataan pimpinan munas yang kemudian mereka kembangkan bahwa Pak Agung cuma dapat 6 dari 20 persen sebagai syarat pencalonan ketua umum, tidak ada bukti. Padahal kami sudah memegang 240 pernyataan dukungan tertulis dari PMI Kabupaten dan Kota. “Jadi sebenarnya Pak Agung sudah menang dari JK kalau dilakukan voting. Tetapi dalam arena munas situasi dibalik. Pimpinan munas yang tidak pernah disahkan dalam sidang pleno, benar-benar mengendalikan agar JK jadi lagi Ketum PMI”.
“Jadi sudahlah, Pak JK jangan lagi dibebani tugas-tugas berat di PMI. Buktinya 15 tahun jadi ketum, mengupgrade Gedung Kantor PMI Pusat, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta saja tidak mampu. Bangunan tua itu tetap seperti sedia kala saat diresmikan. Tidak tampak menyala gedung PMI kita,” tambahnya.
Ambon Kecewa
Lain lagi yang disampaikan Samuel dari PMI Kota Ambon. Ia merasa tidak puas dan kecewa karena selama Jusuf Kalla pimpin PMI Pusat, sangat kurang perhatiannya kepada daerah. “Saya rasakan hal itu, padahal banyak yang ingin kita usulkan untuk pembenahan organisasi maupun program-program kemanusiaan kita,” katanya.
Berbicara Munas PMI ia mengaku heran, karena status acara pada Minggu, 8 Desember diskorsing. Kenapa tiba-tiba pada Senin sudah ada penetapan Jusuf Kalla terpilih. Jadi kapan seluruh peserta menyatakan setuju pak JK jadi ketua umum lagi,” Samuel menambahkan pada Selasa, 10 Desember 2024 pagi sebelum kembali ke Kota Ambon.
Ia berharap pimpinan PMI juga memiliki latar belakang pendidikan ahli medis. “Pak Agung Laksono orang yang tepat duduki jabatan Ketua Umum PMI Pusat,” ujarnya.
Para ketua PMI yang berkumpul di Hotel Menara Paninsula Jakarta sampai Senin, 9 Desember 2024 mengakui situasi munas sangat tidak kondusif. Tidak ada pembahasan Laporan PertanggungJawaban Ketua Umum PMI periode 2019-2024.
Mike atau pelantang suara dan jaringan internet dimatikan di antara manuver jahat pelaksanaan Munas yang memang di disain untuk memenangkan Jusuf Kalla.
Pimpinan sidang munas yang tanpa diputuskan peserta, bisa jadi hanya cara untuk mencapai tujuan JK kembali kuasai PMI. “Jadi ada apanya, sehingga JK tetap didorong jadi ketua umum?” ucap Mercy M.F. Rampengan. (*)
