JAKARTA – Berita tentang masuknya Joko Widodo ke dalam jajaran elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, belum mendapat konfirmasi dari pihak Istana. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Stafsus Presiden yang dihubungi belum memberikan konfirmasi kabar yang menyebutkan Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina, menyusul mundurnya Ketua Umum Partai Golkar.
Kabar mengejutkan datang, saat Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan mundur dari jabatannya.
Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu, 11 Agustus 2024. Namun, surat pengunduran dirinya disebutkan sudah diteken sejak Sabtu, 10 Agustus 2024.
Dalam video resmi DPP Partai Golkar yang beredar Minggu, 11 Agustus 2024 pagi, dia menyatakan pamit dari jabatan ketua umum (ketum) partai berlambang beringin.
Airlangga yang menjabat Ketum Partai Golkar sejak 13 Desember 2017, seharusnya mengakhiri masa jabatannya Desember tahun ini. Konon, dia menghadapi pilihan sulit: meletakkan jabatan atau masuk penjara, seperti dilansir Infobanknews.com.
Pertimbangan Keutuhan
Dalam video pengunduran dirinya, Airlangga menyatakan, “Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar”.
Ia menegaskan, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART. “Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,” ungkapnya dalam tayangan video yang langsung viral di media sosial selain dipublish media online sejak Minggu, 11 Agustus 2024.
Airlangga menambahkan, demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya. Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal ini. Pada Pemilu 2024, Partai Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke.
Airlangga juga menyinggung bahwa dalam Pilpres 2024, Golkar juga memberikan kontribusi besar kemenangan Prabowo – Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Ia yakin seluruh prestasi yang dicapai akan dilanjutkan lebih baik lagi. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta petinggi dan senior Partai Golkar.
“Kepada Bapak Jusuf Kalla dan Abu Rizal Bakrie, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono, serta Bapak M. Hatta, saya juga menguncapkan beribu terima kasih atas kerja sama, dukungan dan bimbingan yang diberikan,” tegas Airlangga yang sampai saat ini masih menjadi Menko Perekonomian.
Bahlil Dan Gibran
Kasak-kusuk pengganti Ketua Umum Partai Golkar pun menyeruak seiring langkah mendadak pengunduran diri Airlangga tersebut. Disebut-sebut, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bakal menggantikannya.
Nama Gibran Rakabuming Raka juga mencuat seiring lengsernya Airlangga dari Ketum Partai Golkar. Beberapa flyer bergambar Gibran dengan narasi sebagai Ketum Golkar bersèliweran di grup-grup WA.
Namun, sebelum diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang dipercepat pada akhir Agustus ini, Pejabat Sementara (Pjs) Ketum Partai Golkar akan diserahkan ke Wakil Ketua Umum, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sedangkan sumber Infobanknews mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal masuk Partai Golkar dan didapuk jadi Ketua Dewan Pembina. “Inilah hebatnya Jokowi,” ujar sumber yang tak bersedia disebutkan namanya.
Dikatakan, masuknya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dan Bahlil sebagai Ketum, adalah skenario Istana menjelang lengsernya Jokowi dari kursi presiden.
“Untuk memastikan dia masih bisa mengontrol pemerintahan Prabowo – Gibran, dia harus mempunyai partai besar. Golkar adalah pilihan paling rasional,” tuturnya.
Berat Melepas
Airlangga sejatinya berat melepas jabatan prestisius itu. Sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP. Posisi Ketum Partai Golkar sangatlah strategis.
“Tapi, dia harus merelakan itu, daripada masuk penjara,” tutur sumber
Selama ini beredar isu, Airlangga diduga terlibat kasus ekspor minyak sawit dan nikel ke China. Kasus inilah yang dijadikan “senjata” untuk menekan dirinya mundur dari Ketua Umum Partai Golkar.
Terkait viralnya berita pengunduran diri tersebut, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, HR Agung Laksono menyatakan, bahwa Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum partai, bukan karena ada tekanan dari internal partai. Keputusan yang diumumkan di Jakarta, murni keputusan dia pribadi.
“Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung Laksono saat dihubungi kantor berita Antara di Jakarta, Minggu, 11 Agustus 2024.
Ia juga menyebut keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar. (*)
