JAKARTA – Keinginan pemerintah untuk membangun giant sea wall, atau tanggul laut raksasa, telah mendapat dukungan sejumlah Anggota DPR RI. Ini dinilai sebagai langkah konkret menyelamatkan ekosistem dari penurunan tanah di pantai utara (pantura) Jawa.
Anggota Komisi-I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, dukungan DPR atas rencana pembangunan tanggul laut raksasa tersebut, mengingat selama ini, sudah terjadi penurunan permukaan tanah hingga mengakibatkan terjadinya banjir rob.
“Ini adalah salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang urgent. Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto saya kira sudah menginisiasi rencana ini sejak lama, cuma memang ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, baik secara aturan maupun sosialisasi ke masyarakat,” kata anggota Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Dave Laksono, Jumat, 12 Januari 2024 di Jakarta.
Upaya membangun giant sea wall ini, katanya, juga sekaligus untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai utara atau pantura Jawa. Bahkan lanjut dia, juga bisa menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut. “Karena nilai proyek ini ratusan triliun, sehingga bisa lebih mendorong perputaran ekonomi. Dan ini adalah gebrakan konkret yang dilakukan Menko Perekonomian dalam memastikan perlindungan kepada masyarakat, baik secara ekonomi maupun ekosistem serta kelayakan hidup di wilayah pantura. Jadi ini sangat urgent sekali,” jelas Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu.
Dibahas Intens Pemerintah
Dia yakin, Pemerintahan Presiden Jokowi sudah melakukan pembahasan yang intens rencana pembangunan giant sea wall ini. Termasuk melibatkan berbagai pihak baik di kementerian hingga akademisi dan ahli. “Yang pasti (terkait) giant sea wall ini (pemerintah) sudah melakukan pembahasan yang intens dan ini sudah tidak mungkin ditunda lagi, mengingat ancaman yang sudah semakin meningkat. Apalagi permukaan tanah sudah semakin turun dan tinggi air laut semakin meningkat. Ini juga membahayakan puluhan juta masyarakat serta ratusan triliun ekonomi Indonesia,” ujar wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta beberapa menteri sepakat untuk membentuk gugus tugas. Dengan demikian gugus tersebut akan melakukan kajian rencana pembangunan giant sea wall.(*)