JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 dan 12, Jusuf Kalla mengungkapkan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) secara tiba-tiba muncul di tengah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, proyek tersebut tak memikirkan efisiensi dan tujuan yang jelas, yang seharusnya disusun jauh hari sebagai tujuan bernegara.
“Jadi efisiensi, kemudian tujuannya jelas yang ada targetnya yang kalau diamini, jangan ada proyek tiba-tiba besar, tiba-tiba, katakanlah IKN,” kata tokoh yang sering disapa JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024 usai menerima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo.
“Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul, ya tiba-tiba,” tambahnya seperti dikutip Kompas.com.
Dikatakan, juga proyek serupa tidak hanya IKN, banyak proyek tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas. Sebab itu ia berharap ke depan Pemerintah Indonesia tetap harus memiliki rencana jangka menengah dan panjang, agar pembangunan bisa diawasi dengan baik.
“Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target atau semacamnya, yang lebih efisien lebih jelas, itu negara harus punya,” ujarnya.
Program Bansos
JK juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dinilai tak sesuai kondisi keuangan negara saat ini.
Padahal anggaran negara harus digunakan secara efisien, karena sering terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara. “Katakanlah subsidi yang harus disesuaikan dengan kondisi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah, supaya tetap pembangunan jalan,” tambahnya.
Sedangkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkap pertemuanya dengan JK dalam rangka bincang kebangsaan.
Dalam pertemuan tersebut dikatakan ada pesan dari JK untuk memperbaiki pemilihan umum (pemilu) di masa depan.
Diharapkan pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik,” kata pimpinan majelis yang sering disapa Bamsoet tersebut.
“Diharapkan pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik,” katanya.
Bamsoet juga menyebut, JK berpesan agar ada perbaikan dan evaluasi terhadap presiden dan DPR di masa depan.
Setuju Prabowo
Dari sisi perekonomian, menurut Bamsoet, JK diklaim setuju gagasan Prabowo Subianto presiden terpilih, untuk membentuk badan layanan penerimaan negara. “Beliau (JK) mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan dipegang oleh lebih dari tiga orang, tapi di kita dari mulai penerimaan, pajak, kemudian sebagai bendahara dipegang oleh satu orang,” katanya.
Bamsoet juga menilai gagasan yang disampaikan JK adalah gagasan baik, yang nantinya akan disampaikan dalam forum silaturahim kebangsaan lainnya.
Masalah Hukum
Di tempat yang sama, JK menambahkan, masalah hukum juga menjadi tantangan Indonesia pada masa depan selain juga sistem pemerintahan.
JK juga menjelaskan terkait rencana jangka panjang yang harus disusun seperti negara-negara berkembang lainnya.
“Itu negara harus punya, negara lain semua begitu, Malaysia punya rencana 30 tahun, Saudi (juga),” ujarnya. (*)
