JAKARTA – Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) Pusat menyambut baik tawaran Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti membantu pembuatan aplikasi dan sarana untuk sinkronisasi data donor darah secara nasional. Dengan satu aplikasi diharapkan semua pelaporan pelaksanaan donor darah lebih akurat.
“Kami pasti menyambut baik uluran tangan pak Ali Ghofron. Untuk itu Pengurus KDDI Pusat, saya minta segera menidaklanjuti tawaran bantuan tersebut,” ungkap Ketua Dewan Pengawas KDDI Pusat, HR Agung Laksono, Selasa, 15 Oktober 2024.
Harmonisasi data cukup penting bagi para pendonor yang umumnya menyumbangkan darah secara sukarela. Hal tersebut terungkap dalam seminar nasional bertajuk “Memaknai Lebih Dalam Donor Darah di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi Maju”, yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Kesehatan, Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.
Ali Ghufron yang hadir dalam seminar dg keynote speaker Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyatakan BPPJS siap membantu pengadaan sarana untuk pendataan donor darah terpadu yang diperlukan KDDI.
Sedangkan Menteri Kesehatan mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang mengungkap data persediaan darah secara nasional kita masih kurang. Mengacu standar WHO bahwa kebutuhan darah untuk menolong kemanusiaan sebesar dua persen dari jumlah penduduk dan diperhitungkan penduduk kita 280 juta orang, maka darah yang harus tersedia sebanyak 5,6 juta kantong darah per tahun. Sedangkan jumlah yang terkumpul sementara ini hanya berkisar 4 sampai 4,2 juta kantong darah. Oleh sebab itu persediaan darah secara nasional kurang 1,4 juta kantong darah per tahun.
Menkes mengapresiasi KDDI yang peduli masalah kekurangan darah ini. Oleh sebab itu permohonan tempat seminar langsung disetujui mengingat KDDI organisasi yang menaungi kepentingan para pendonor, sebagai pihak yang secara sukarela membantu kehidupan orang lain yang sangat membutuhkan darah.
Satya Lencana
Sementara Ketua KDDI Pusat, Ir. Edward Napitupulu berharap pemerintah bisa kembali memberi perhatian kepada para pendonor. Pemberian Satya Lencana dari presiden bagi pendonor yang sudah 100 kali menyumbangkan darah, bisa kembali diadakan.
Ia mengakui pendataan donor darah ini penting Untuk itu diperlukan satu pihak tertentu yang ditugasi melaksanakan. Adanya Unit Donor Darah (UDD) di Palang Merah Indonesia (PMI) maupun UDD di Rumah Sakit, cukup membingungkan dan merugikan para pendonor. Sebab pendonor memerlukan bukti tercatat dan teregistrasi selaku penyumbang darah.
Menurut Edward, KDDI menggelar seminar nasional juga sebagai langkah menggugah kesadaran masyarakat pentingnya donor darah.
“Kami semua orang-orang yang tadi tidak saling mengenal, tetapi karena darah kami bisa menjadi satu kesatuan untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Kami sadar bahwa ketiadaan pendonor akan membuat banyak kesulitan bagi pasien-pasien yang membutuhkan darah. Oleh karena itu, kami melakukan seminar nasional mempertemukan para pendonor dan pakar kesehatan di bidang darah,” ungkapnya.
Selain nara sumber dari PMI Jawa Barat, juga tampil pakar hukum kesehatan, pada seminar yang diikuti para pendonor dari daerah, unsur TNI Polri dan juga pemerintah provinsi. (*)
