Kamis, 30 April 2026
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana. (Foto: Ist./ Antara).

Kejagung Kawal Anggaran Rp24,2 Triliun Untuk 28 Kegiatan Pembangunan di IKN

2 Januari 2024
H. Achmad Ristanto H. Achmad Ristanto
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

JAKARTA – Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawal Rp24,2 triliun anggaran negara untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2023. Anggaran tersebut merupakan realisasi 28 kegiatan pembangunan yang sedang digarap pemerintah. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan, sepanjang 2023 Kejaksaan melalui bidang intelijen memiliki tugas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Salah satu tugasnya mengamankan proyek IKN di Kalimantan Timur. 

“Sepanjang periode Januari hingga Desember 2023, Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap 28 kegiatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp24.212.059.434.221,” katanya melalui rilis kilas balik capaian kinerja Kejaksaan sepanjang 2023, Senin, 1 Januari 2024. 

Selain proyek IKN, pihak Kejaksaan juga mengawal 55 Proyek Strategis Negara (PSN) senilai Rp261, 6 triliun, serta Instruksi Presiden soal Jalan Daerah senilai Rp14,6 triliun. 

Berita Lain

Kemenimipas Bina 365 ASN Pelanggar Disiplin di Nusakambangan

BBM Nonsubsidi Naik Signifikan, Pertamina Pertahankan Harga Pertalite Rp10.000/Liter

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 190 kg Emas di Bandara Halim Perdanakusuma

Sebanyak 15 Korban Tewas Kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur Teridentifikasi

Kewenangan Jamintel

Ketut Sumedana juga mengatakan, kegiatan pengamanan proyek strategis itu menjadi kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Adapun lingkup bidang intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. 

“Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum seluruh Indonesia pada Tahun 2023 sebanyak 235 kegiatan, dengan jumlah total peserta sebanyak 25.833 orang, serta kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 311 kegiatan,” katanya. 

Selain itu, sepanjang 2023, Kejaksaan juga telah menangkap 138 buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Jumlah itu terdiri dari DPO perkara tindak pidana korupsi 79 orang, dan non-perkara tindak pidana korupsi 59 orang.  

“Dengan capaian tersebut, jumlah DPO yang diamankan selama masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yakni sebanyak 634 orang,” kata Ketut. (*)

Berita Lain

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. (Foto: Ist./Dok.IKN).

Pembangunan Proyek Gedung DPR-MA di IKN Tak Kena Efisiensi

13 April 2026
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini (tiga dari kanan), saat meninjau beberapa titik lokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), (Foto: Ist./KemenPAN-RB).

Tinjau Kesiapan IKN, MenPAN-RB Pastikan ASN Nyaman dan Bekerja Efisien

15 Februari 2026

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS