JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia meminta semua pihak tidak berkomentar berlebihan soal penyusunan kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun menekankan bahwa Golkar memandang penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo.
“Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.
“Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar. Serahkan semuanya kepada pak presiden terpilih, Pak Prabowo,” ujar dia.
Bahlil enggan membocorkan terkait jumlah menteri di kabinet Prabowo setelah penambahan kursi menteri dimungkinkan lewat revisi UU Kementerian Negara. Ia yakin Prabowo pasti akan mempertimbangkan secara matang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Ya enggak apa-apa (kalau bertambah dari 34). Kalau dianggap kebutuhan, kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok,” kata Bahlil seraya menambahkan, “Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style -nya berbeda.”
Bahlil juga tidak mau membocorkan jatah kursi menteri yang akan didapatkan Partai Golkar kelak. “Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya, dan saya pikir tunggu tanggal mainnya,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Kabinet 44 Menteri
Sebelumnya diberitakan, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan diisi oleh 44 menteri. Saat ini, DPR sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34 kementerian.
”Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet sapaan akrab Ketua MPR RI ini di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.
Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan tidak memungkiri bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo kelak akan bertambah. “Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. (*)
