JAKARTA – Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR (D) atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal, juga jorok yang sekarang terjadi ini,” kata Mahfud di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Dicabut SBY
Mahfud mengingatkan, saat era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung (rakyat) tetapi oleh DPRD.
Namun hanya dalam hitungan hari atau pada awal Oktober tahun itu, SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.
“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud.
Ia beranggapan, kini usulan Prabowo ini bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.
“Nantilah, didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” pungkasnya dikutip dari cnnindonesia.com.
Lempar Wacana
Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam pidato politiknya pun menyampaikan hal tersebut.
Menurut Presiden Prabowo, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem (pilkada) itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis, 12 Desember 2024 malam WIB.
Menurut presiden, hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Ia juga menyatakan uang anggaran itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Efisien, enggak keluar duit, kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ucap Prabowo.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” Imbuhnya melihat ke arah para pimpinan pusat parpol yang diundang hadir di acara yang semarak dan penuh semangat.
Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan para kontestan di gelaran pilkada.
Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan, bahwa harus ada perbaikan sistem. “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tambahnya. (*)
