JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengundang lima seniornya untuk berdiskusi membahas peran dan potensi kelas menengah menuju Indonesia Emas 2045. Agenda ini digelar dalam rangka merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian.
Dalam pertemuan itu, para mantan Menko Perekonomian yang hadir, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti periode 2021-2004; Aburizal Bakrie (2004-2005); Sri Mulyani (periode Mei-Agustus 2008); Chairul Tanjung periode Mei-Oktober 2014); hingga Darmin Nasution (2014-2019).
Selain itu hadir pula Wakil Menteri Kemenkeu 1, Suahasil Nazara; pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, dan perwakilan pejabat dari sejumlah lembaga.
“Pertama, tadi disampaikan kelas menengah adalah motor utama penggerak ekonomi. Kelas menengah kita ini sekitar 17,13%, dan expiring middle class itu juga ada mendekati 50%. Tentunya pada waktu sebelum Covid-19 angkanya sedikit lebih tinggi. Ini karena ada efek dari Covid-19 yang sering disampaikan oleh bu menteri keuangan sebagai scaring effect. Ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya,” ungkap Airlangga di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Ia kemudian membahas karakteristik pola konsumsi kelas menengah, yang sebagian besar pengeluarannya adalah untuk sektor makanan-minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau jasa.
“Perumahan menjadi prioritas, ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar, dan setelah makanan dan minuman, sehingga bagi kelas menengah sektor perumahan ini menjadi penting,” katanya seperti dilansir beritasatu.com.
Menurutnya, dari pola konsumsi tersebut, kelas menengah mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian. Tidak hanya berkontribusi terhadap entrepreneurship ataupun kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Tentu investasi menjadi penting. Investasi yang positif tentu akan membuat perubahan sosial terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Oleh karena itu, Menko Airlangga mengungkapkan, dalam menjaga kelas menengah, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Pemerintah akan terus mendorong kelas menengah terus tumbuh, di samping juga mengurangi expiring middle class atau penurunan kelas menengah.
“Untuk mendukung kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah untuk kesehatan, kredit usaha rakyat. Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah,” jelasnya.
Persetujuan Presiden
Khusus untuk insentif pajak, Airlangga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi persetujuan mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan.
Insentif PPNDTP akan diberikan sebesar 100%. Ini sampai dengan Desember 2024. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya akan disiapkan oleh ibu menteri keuangan,” tuturnya.
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga tengah mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
“Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku 1 September, diharapkan juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi. Kita ketahui sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier effectnya tinggi,” jelasnya. (*)
