JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal pernyataan PDI Perjuangan yang ingin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%.
Dia mengatakan, jawaban pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi di DPR akan disampaikan pekan depan.
“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” kata Sri Mulyani menjawab pers di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
Sebelumnya, sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 pada Selasa, 28 Mei 2024.
Mendapatkan kesempatan pertama berbicara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. PDIP meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat tersebut.
Jangan Beri Beban
Dikatakan, fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Oleh karena itu, ia meminta, belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” kata dia.
Selain PDIP, delapan fraksi lainnya juga telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF yang telah disampaikan pemerintah. Mayoritas fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya.
Setelah sembilan fraksi menyampaikan pandangan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR yang akan digelar Selasa, 4 Juni 2024. (*)
