BATAM – Pernyataan ketua Bawaslu kota Batam, Antonius Itoloha Gaho yang mengatakan bahwa kritik dan saran dari pemilih merupakan hal yang wajar dan akan menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Batam, mendapat sorotan dari pemilih yang mengirim papan bunga didepan kantor Bawaslu Batam, Daeng Harianto.
Daeng mengungkapkan pendapatnya bahwa tidak semua hal yang terjadi di dunia politik seharusnya dianggap biasa. Dia menyerukan agar Bawaslu Batam lebih serius dalam melakukan evaluasi terhadap tindakan pelanggaran dalam pemilihan umum.
“Tidak sepenuhnya benar bahwa semua hal dianggap wajar dan hanya menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Batam. Evaluasi seharusnya dilakukan dengan serius dan maksimal, terutama mengingat potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemilu di Batam.” kata Daeng ke HMS, Selasa, 27 Februari 2024 malam.
Daeng kemudian mengemukakan kekhawatirannya tentang kemampuan Bawaslu Batam dalam mengantisipasi terjadinya money politik.
“Kalau bukan Bawaslu yang kurang awas, berarti tim sukses terlalu lincah menghindari pantauan Bawaslu,” sindir Daeng.
Dia mengatakan bahwa masih banyak hal yang diragukan mengenai keefektifan dan kemampuan Bawaslu Batam dalam menangani praktik money politik di kota Batam.
“Bawaslu harus meningkatkan kemampuan dalam mencegah tindakan-tindakan kecurangan, agar dapat memastikan pemilihan umum berjalan adil dan demokratis.” harapnya.
Daeng juga mengingatkan bahwa tindakan-tindakan kecurangan dalam pemilihan umum dapat merusak integritas dari proses demokrasi. Oleh karena itu, tindakan keras dan tegas harus diambil untuk menekan praktik money politik dan menjamin kejujuran dalam pemilihan umum.
“Kita harus menghindari kecurangan dalam pemilihan umum. Jika Bawaslu tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kita akan kehilangan integritas dari proses demokrasi itu sendiri.” ungkapnya.
Dalam hal ini, Daeng menekankan bahwa penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk Bawaslu, partai politik, dan masyarakat, untuk bekerja sama dengan cara yang damai dan terorganisir untuk menjamin transparansi dan integritas dalam pemilihan umum. (Tim)
