JAKARTA – Posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti dikutip pada Rabu, 1 Mei 2024.
Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).
Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden, jika tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. “Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden, wapres, kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, (jadi) jangan dikasih orang partai,” katanya.
Posisi Mendagri
Lebih lanjut pengamat politik ini memprediksi, ada kemungkinan posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tetap diisi Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.
Untuk posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto. “Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta lagi.
Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik. Sebab, posisi tersebut sangat strategis. Karena berkaitan penguasaan hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden. “Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.
Menteri Bertambah
Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.
Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak. “Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri saat ini) itu kesannya proporsinya besar,” ujar Hanta.
“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.
Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.
Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa, karena banyak tumpang tindih di antarkementerian.
Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur Hanta. (*)
