JAKARTA – Presiden Joko Widodo menekankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting mengawal kesinambungan pembangunan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal.
Pentingnya pengawasan tersebut untuk memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan, tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan.
Arahan presiden itu disampaikan dalam sambutannya meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.
“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ucap presiden melalui siaran pers presidenri.go.id.
Cegah Penyimpangan
Kepala Negara juga menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat.
Dikatakan, mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan. “Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara.
Untuk itu presiden pun menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi. “Sekarang sudah banyak tools -nya seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses automation untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor internet of thing dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Presiden Jokowi.
Turut mendampingi presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin yang hadir secara virtual, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)
