JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kepada para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tetapi yang belum adalah sinkron, atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. “Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ungkapnya dikutip dari laman setkab.go.id.
Penegasan presiden tersebut disampaikan saat menyampaikan arahan pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, 6 Mei 2024 siang.
Dikatakan, pemerintah daerah harus berbagi tugas dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek pemerintah di daerah. Misalnya ketika pemerintah pusat telah membangun bendungan, maka pembangunan irigasi primer, sekunder, dan tersier yang menghubungkan ke sawah-sawah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 km, hanya 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus in line dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya in line, kementerian sampai ke daerah itu harus segaris,” tegasnya.
Presiden Jokowi yang juga didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan pimpinan kementerian/lembaga yang hadir untuk memberikan proyek pembangunan kepada daerah-daerah yang berkomitmen dan siap menyelesaikan proyek tersebut hingga tuntas. Untuk itu, sinkronisasi antara Sekretariat Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi kunci sukses dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah.
“Kita telah membangun bendungan sampai saat ini selama 10 tahun sudah 42 bendungan dan akan selesai mungkin 60-an insya Allah tahun ini, akan menjadi 60-an, atau kalau meleset-meleset dikit ya menjadi 54, karena yang lain dikebut tapi bisa selesai, bisa tidak, tapi pasti akan selesai insyaallah. Kemudian jalan tol 2.049 km, jalan nasional 5.833 km selesai, pelabuhan baru 25, airport baru, bandara baru 25. Tapi ini tidak cukup, kalau jalan tol sudah dibangun Bappeda mestinya melihat disambungkan kemana, ini kan utama, poros utamanya, terus disambungkan ke mana, sambungkan ke wilayah pariwisata, sambungkan ke wilayah perkebunan, ke wilayah produktif, sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan, itu harusnya yang mengerjakan daerah,” jelas presiden.
Bantuan Pusat
Meskipun demikian, ia meminta para kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut, meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Presiden mengatakan bahwa proyek pembangunan jalan daerah yang menjadi penghubung ke sentra-sentra produktif dapat dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Tahun lalu habis Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Tahun ini disiapkan lagi Rp15 triliun, tapi prioritas mana yang menimbulkan return ekonomi. Jangan sampai hanya jalan hanya dipakai untuk harian saja, tetapi harus ada oh ini jalan logistik, oh ini jalan menuju ke sentra produktif untuk pertanian, untuk perkebunan, itu produktif dan menimbulkan return ekonomi. Itu yang harus mulai dikalkulasi, mulai dihitung, dan kemudian diputuskan di daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan aliran air dari bendungan untuk kebutuhan air baku masyarakat. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum berjalan karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk membangun pipa sambungan ke rumah tangga. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) membantu menyelesaikan proyek tersebut.
“Oleh sebab itu, kemarin saya sampaikan kepada Menteri Bappenas, ya sudah disiapkan lagi Inpres untuk sambungan rumah tangga yang berkaitan dengan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat, ini kalau didengar Inpres Jalan Daerah, Inpres sambungan ke rumah tangga untuk air minum, alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak-Ibu ngerjain yang mana. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama agar apa yang kita telah bangun itu betul-betul bisa produktif karena rakyat membutuhkan,” tandasnya di acara yang dihadiri para kepala daerah.
Ikut mendampingi presiden pada kegiatan tersebut, di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin. (*)
