Rabu, 22 April 2026
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. (Foto: Ist./Detikom).

Sekjen Nasdem: Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu Harus Bersama PDIP

23 Februari 2024
H. Achmad Ristanto H. Achmad Ristanto
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

JAKARTA – Pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus dilakukan bersama fraksi PDI Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim menyatakan, proses politik tersebut  baru bisa berjalan, jika ada kerja sama antara tiga partai pengusung Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dengan partai-partai di luar koalisi, khususnya PDIP.

Dikatakan, koalisi yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS itu siap mendukung inisiatif hak angket. Namun, baik Koalisi Perubahan maupun PDIP tidak akan bisa mendorong hak angket jika berjalan sendiri-sendiri. “PDIP tanpa kami tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan,” kata Hermawi di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Februari 2024.

Diungkapkan, kelancaran hak angket ditentukan seberapa kuat sokongan fraksi-fraksi di DPR. Dia berujar proses tersebut perlu dukungan dari setidaknya lebih dari setengah anggota dewan di Senayan agar efektif.

Berita Lain

Penasihat Presiden: Pesawat Militer Asing Dilarang Melintas Wilayah RI Tanpa Izin

Kasus HP Impor Ilegal di Sidoarjo, Bareskrim Akan Selidiki Bea Cukai

Basuki Targetkan 4.100 ASN Sudah Pindah ke IKN 2028

Pakubuwono XIV Purbaya Gugat Menteri Kebudayaan ke PTUN

Angka itu, kata dia, baru akan tercapai jika Koalisi Perubahan bekerja sama dengan PDIP. Saat ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu merupakan fraksi terbesar di DPR setelah memenangkan Pemilu 2019.

Akan Tetap Tunggu

Maka dari itu ia menyatakan koalisinya akan tetap menunggu inisiatif dari fraksi PDIP untuk menggulirkan hak angket. “Kalau kami saja, kalau tergantung kepada kami, sejak tiga hari lalu kami sudah jalan. Tapi karena ini yang menginisiasi PDIP kita tunggu respons mereka selanjutnya,” Hermawi menekankan.

Usul penggunaan hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu, awalnya disampaikan calon presiden dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Dia menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

Sementara itu, Anies Baswedan juga telah menyampaikan dukungannya agar partai-partai Koalisi Perubahan ikut menggunakan hak angket bersama PDIP. “Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP) saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket),” ucap Anies di Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024. (*)

Berita Lain

Bawaslu adakan program Go to school di SMK N 1 Singkep. (Foto: HMS./ Paino).

Bawaslu Kabupaten Lingga Lanjutkan Program “Bawaslu Go To School” di SMK Negeri 1 Singkep

6 Oktober 2025
Nafa Urbach dinonaktifkan Partai NasDem sebagai Anggota DPR RI (Foto: Ist./ Instagram).

Fraksi NasDem Minta DPR RI Hentikan Gaji dan Tunjangan Sahroni & Nafa Urbach

3 September 2025

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS