JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi dan Kerja Sama Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis, pada Kamis, 2 Mei 2024. Pertemuan dilakukan di markas besar OECD di Chateau de la Muette.
Dalam kesempatan tersebut Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Cormann mengawal proses aksesi OECD Indonesia, sehingga bisa berlangsung lebih cepat. Bahkan, Cormann berencana berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, dalam rangka peluncuran Peta Jalan Aksesi Indonesia, pada akhir Mei 2024.
The Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) adalah organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi internasional yang berupaya membangun kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik . Tujuannya membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bagi semua.
“Koordinasi domestik serta komunikasi dengan negara mitra anggota OECD dan mitra internasional lainnya telah dilakukan secara intensif,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada pers.
Proses Aksesi
Indonesia telah intens dalam keanggotaan OECD pada Juli 2023. Serta pada Februari 2024, terbit keputusan Dewan OECD yang menyepakati untuk memulai proses aksesi Indonesia di OECD. Aksesi adalah tindakan memajukan suatu posisi.
Menurut Airlangga, seluruh anggota OECD yang berjumlah 38 negara secara bulat menerima Indonesia.
Dalam pertemuan itu, selaku Menko Perekonomian, ia telah menyampaikan Peta Jalan Aksesi Indonesia di pertemuan tingkat menteri OECD. Ia juga mengaku Indonesia bakal menyerahkan Initial Memorandum pada awal 2025.
Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD, untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD. Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.
“Hal ini untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan cepat dan lancar,” ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan.
Sementara, Cormann mengakui bergabungnya Indonesia, turut meningkatkan nilai strategis bagi OECD. Menurut Cormann, Indonesia negara dengan perekonomian terbesar dan satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara,
“Indonesia merupakan aktor signifikan dalam pemerintahan global,” pungkas Cormann.(*)
