JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Saifullah Yusuf membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB), Jazilul Fawaid, yang menuding dirinya melenceng dari Khittah NU 1926.
Sekjen yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan, pemanggilan petinggi PKB oleh Panitia Khusus (Pansus) adalah keputusan organisasi, bukan pribadinya. “Jangan Gus Ipul, ini keputusan PBNU, bukan keputusan Gus Ipul. Jadi jangan dibelok-belokkanlah, kok semua ke saya,” katanya kepada wartawan, Sabtu, 3 Agustus 2024 dikutip dari detikcom.
Dikatakan, substansi yang perlu disoroti adalah PKB dilahirkan oleh PBNU. Ia lantas menyinggung PKB-lah yang justru banyak mengomentari dan ikut campur terhadap keputusan PBNU.
Gus Ipul menyatakan, seperti PKB yang berkomentar soal pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari Ketua NU Jawa Timur di acara hari lahir PKB. Juga PKB yang diduga melempar isu musyawarah luar biasa (MLB) NU sebelum pilpres hingga aksi kader PKB yang demo di PBNU.
“Substansinya itu bahwa PKB dilahirkan oleh struktural PBNU, (tapi) mereka mengatakan bukan. Lalu PKB mengomentari keputusan PBNU soal pemberhentian (KH Marzuki) Mustamar di harlahnya PKB secara resmi. Kemudian mengembangkan isu MLB NU sejak sebelum pilpres. Kemudian kader PKB demo atas nama pencinta Gus Dur, dan semua diidentifikasi semua PKB,” ujarnya.
Apa Yang Salah
Apa salah PBNU? Nggak ada salah, kita cuma katakan, bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU, maka itu kembalilah kepada PBNU, kembalilah kepada NU, minta nasihat kepada ke PBNU, karena yang mendirikan PKB itu adalah NU,” lanjutnya.
Gus Ipul juga menekankan apa yang dilakukan PBNU adalah keputusan organisasi, bukan keputusan pribadinya. Ia lantas meminta PKB sadar diri.
“Kenapa saya dinilai melenceng, yang menilai melenceng kan orang lain, (bukan) warga NU, seharusnya PKB tidak boleh mencampuri urusan NU. Inilah yang mungkin nggak sadar terlalu banyak mencampuri urusan NU, banyak itu buktinya, nggak sadar,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan keputusan yang diambil PKB itu berdampak pada PBNU. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada konsultasi kepada NU, seperti urusan pilpres. Ia menilai kini PKB tidak pernah berkonsultasi dengan NU, padahal memiliki hubungan historis. (*)
