JAKARTA – Rencana pemerintah melakukan perbaikan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, yang ambruk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan.
Anggota DPR RI mengingatkan soal kehati-hatian dan mempertimbangkan rasa adil dari keputusan penggunaan APBN itu.
Adapun tragedi ambruknya bangunan Ponpes di Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada awal Oktober 2025 masih menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Insiden itu telah menewaskan 67 orang hingga membutuhkan beberapa hari bagi tim SAR gabungan untuk mengevakuasi puluhan korban yang tertimbun reruntuhan.
BACA JUGA : Seorang Tewas dan 79 Korban Luka Akibat Bangunan Ponpes di Sidorajo Runtuh
Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum adanya unsur kelalaian dari ambruknya Ponpes ini. Setidaknya belasan saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut.
BACA JUGA : Polda Jatim Tetap Akan Selidiki Runtuhnya Ponpes Al Khoziny
Kendati demikian, di tengah pengusutan yang tengah berjalan muncul wacana dari pemerintah untuk membangun ulang Ponpes Al-Khoziny menggunakan APBN. Hal itu pertama kali diungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia menyebut tak menutup kemungkinan dana tersebut diperoleh pula dari pihak swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkap Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Kondisi Darurat
Ia menjelaskan, sejauh ini anggaran pembangunan ponpes disalurkan oleh Kementerian Agama. Namun robohnya bangunan ponpes Al-Khoziny merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan cepat.
“Kalau anggaran, kan selama ini sebetulnya kontes itu ada di Kementerian Agama ya, cuman kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo.
Ia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu kepada wartawan, Jumat, 10 Oktober 2025, dilansir detik.com.
Atalia menilai rencana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al-Khoziny saat ini belum menjadi keputusan final. Sebab itu, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujar wakil rakyat dari Jawa Barat ini.
Menurutnya, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut. Selain itu, dia meminta agar pemerintah berlaku adil terhadap semua lembaga keagamaan.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” paparnya.
“Kedua, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Bukan hanya di Al-Khoziny, tapi juga ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko,” imbuhnya. (*)
