BATAM – Kementerian Koperasi menggelar Rapat Koordinasi Regional Wilayah II Sumatra di Batam, Jumat, 19 September 2025.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh kepala dinas koperasi provinsi dan kota wilayah Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung.Juga dihadiri BUMN yang menjadi mitra pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seperti Bulog, Pertamina, PT Pos, BRI, dan lain-lain serta pihak swasta.
Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyebut rapat koordinasi ini bertujuan untuk menjaring dinamika di masing-masing daerah. Selain itu untuk memperdalam pemahaman terkait skema pembiayaan yang akan dilakukan oleh perbankan Himbara dan model bisnis kemitraan yang terjadi antara BUMN yang memberikan dukungan suplai komoditas ke KDKMP.
“Sehingga dengan cara ini, terjadi pemahaman di semua pihak. Lalu kita harapkan pasca ini seluruh kepala dinas yang sekaligus sebagai sekretaris satgas percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih baik provinsi maupun kota, segera melakukan sosialisasi ke KDKMP di wilayahnya masing-masing. Sehingga tahap operasionalisasi ini dapat segera kita jalankan,” kata Ahmad Zabadi.
Untuk pembiayaan, kata Ahmad Zabadi, sudah ada 407 KDKMP yang lolos proposal bisnisnya di Himbara. Ia berharap di akhir bulan ini dana ke masing-masing KDKMP dapat segera cair. Sehingga bisa menjadi role model bagi proses-proses realisasi pembiayaan dari Himbara. Ia juga meminta BUMN mitra segera mengimplementasi kerjasama dengan KDKMP.
Komitmen dari kepala dinas koperasi, sebagai sektretaris satgas Koperasi Merah Putih turut dituntut. Ahmad Zabani berharap berharap minimal 50 persen dari jumlah penduduk di masing-masing desa/kelurahan secepatnya dapat bergabung menjadi anggota KDKMP.
Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kepri, Riki Pham, menyebut sejauh ini memang masih sedikit masyarakat yang bergabung menjadi anggota KDKMP. Namun, ia meyakini masyarakat melihat fenomena ini dan mengikuti perkembangannya.
“Apalagi misalnya gerai sembakonya dibuka, harganya HET bahkan di bawahnya, mendapatkan gas elpiji dengan lebih mudah, itu otomatis masyarakat yang akan datang ke kantor koperasi desa dan kelurahan untuk daftar. Saya yakin itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena yang udah on itu saya pantau ternyata nambahnya signifikan. Sehari bisa puluhan,” kata Riki.
Di Kepri, kata Riki, telah terbentuk 407 KDKMP yang telah berbadan hukum. 11 di antaranya telah beroperasi secara aktif meski belum mendapat dukungan pembiayaan dari Himbara. Ia optimis, target 54 persen pembentukan koperasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Kepri akan tercapai sebelum akhir Oktober mendatang.
