JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut beberapa wilayah Tanah Air sudah memasuki musim hujan, salah satunya beberapa daerah di Pulau Jawa. “Kita lihat ada 42 persen wilayah zona musim itu maju (awal musim hujannya), dan kita lihat daerahnya sebagian besar Jawa. Dan banyak daerah juga di situ yang sudah memasuki musim hujan,” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers daring, Jumat, 12 September 2025 dilansir cnnindonesia.com.
Dijelaskan sebanyak 42,1 persen atau sekitar 294 zona musim (ZOM) memasuki musim hujan lebih awal dari waktu normalnya.
Sementara itu, 7,1 persen atau 50 ZOM diprediksi masuk musim hujan normal dengan rata-rata klimatologisnya, dan delapan persen atau 56 ZOM diprediksi mundur.
Puncak musim hujan diperkirakan bervariasi. Mayoritas wilayah Tanah Air akan mengalami puncak musim hujan antara November hingga Februari 2026.
Namun, ada beberapa wilayah yang pada September dan Oktober memasuki puncak musim hujan seperti Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua.
Lebih lanjut, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan dengan sifat normal. Namun, ada 27 persen ZOM yang diperkirakan sifatnya di atas normal atau musim hujannya lebih basah.
Wilayah yang diperkirakan mengalami musim hujan lebih basah tersebut adalah, sebagian kecil Sumatra, sebagian besar Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.
Cuaca Ekstrem
BMKG mendorong pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi curah hujan tinggi yang berisiko menimbulkan bencana dalam sepekan ke depan. Cuaca ekstrem ini berpotensi menyebabkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, genangan air, hingga pohon tumbang.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pemerintah daerah diminta mengaktifkan langkah mitigasi sejak dini untuk meminimalisasi dampak bencana.
“Pemerintah daerah dimohon terus meningkatkan kesiapsiagaan antara lain dengan mengaktifkan posko bencana dan jalur evakuasi. Pemda dimohon mengoordinasikan aparat terkait agar mampu merespons dengan tepat dan cepat,” katanya.
Dwikorita menegaskan dibutuhkan aksi dini yang terarah dan kolaboratif.
Menurutnya, BMKG telah berkomunikasi dengan sejumlah gubernur di wilayah yang diprediksi terdampak, serta menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko bencana.
“Namun operasi baru dapat dilakukan apabila gubernur setempat menetapkan kondisi siaga darurat. Ini yang dipersyaratkan BNPB,” ujarnya. (*)
