BATAM – Dua mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Jamaluddin (Fakultas Hukum) dan Alwie Djaelani (FISIP) ditangkap secara paksa saat menyuarakan penolakan terhadap revisi PP Nomor 46 Tahun 2007 dalam forum konsultasi publik yang digelar di Balairungsari lantai 3 Gedung BP Batam, Selasa, 26 Agustus 2025.
Di dalam forum itu, keduanya menilai revisi tersebut berpotensi melahirkan konflik agraria baru, sebagaimana tragedi yang terjadi di Rempang-Galang.
Penolakan tersebut berakhir dengan tindakan represif yang dilakukan beberapa karyawan BP Batam dan Ditpam BP Batam. Jamal dan Alwie digotong keluar dari forum secara paksa dan diamankan.
“Dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 sudah ada 8 wilayah termasuk Rempang-Galang, tapi hingga hari ini konflik di sana tidak juga diselesaikan oleh BP Batam. Alih-alih diselesaikan, justru wilayah kerja BP Batam mau ditambah lagi lewat revisi ini. Ini jelas akan menimbulkan konflik baru,” kata Jamaluddin.
Ia menuding revisi ini hanya menjadi bukti kerakusan BP Batam dalam menarik pajak dari setiap investor, baik lokal maupun internasional, bahkan dengan mengorbankan masyarakat tempatan.
Selain itu, Jamaluddin mempertanyakan urgensi revisi yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ia juga mendesak agar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan naskah akademik revisi PP ditunjukkan dalam forum konsultasi publik.
“Urgensinya apa sampai PP ini harus direvisi? Kenapa menambah wilayah kerja BP Batam, sementara konflik lama saja tak bisa diselesaikan? Apakah ada naskah akademiknya? Kalau ada, tunjukkan ke publik,” tambahnya.
Di sisi lain, Jamaluddin juga menyinggung soal janji sertifikasi Kampung Tua di Rempang yang pernah dijanjikan Wali Kota dan wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad bersama Li Claudia ketika mencari suara simpatisan saat mencalonkan diri, namun hingga kini tidak kunjung terealisasi.
Setelah tiga jam di tahan, Jamaluddin bersama rekannya pun di bebaskan pasca mahasiswa dari berbagai penjuru Kota Batam dan LBH-MK menggeruduk gedung Direktorat Pengamanan BP Batam.
Upaya konfirmasi sudah dilayangkan kepada Kepala Biro Umum BP Batam, Muhammad Taufan melalui pesan singkat. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan.
