HMStimes – Badan Pengusahaan (BP) Batam siap mendukung dan berkolaborasi program Ketahanan Pangan di Tanjung Banun. Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam Harlas Buana, dalam rapat usulan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil di Rempang-Galang, Kamis, 23 Januari 2025.
Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir ini, diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan diikuti oleh Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam; Pemerintah Kota Batam, BP Batam hingga Kejaksaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Said Sudrajad mengatakan, program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sehingga, pihaknya menyusun program ketahanan pangan dari sektor perikanan karena wilayah Provinsi Kepri sebagian besarnya adalah kelautan. Program ini, rencananya akan dilaksanakan di hunian baru masyarakat terdampak pembangunan Rempang Eco-City, Tanjung Banun.
“Mudah-mudahan ini menjadi kawasan kemandirian pangan. Tidak hanya itu, tapi juga menjadi kawasan pariwisata dan pertanian yang dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana mengatakan, BP Batam telah mengusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan Tanjung Banun sebagai kampung nelayan modern (Kalamo).
Dimana, kawasan ini kedepannya akan dilengkapi berbagai fasilitas modern. Mulai dermaga, indoor dan outdoor area, ruangan penyimpanan hasil tangkapan nelayan, pasar dan lainnya.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini dapat mewujudkan Tanjung Banun sebagai kampung nelayan modern, karena dilengkapi fasilitas yang dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (*)
