JAKARTA – Mantan kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Soleman Ponto mengkritik mutasi perwira tinggi yang kemudian diralat Panglima TNI baru-baru ini. Terkesan tidak sesuai dengan sistem rotasi jabatan di tubuh TNI.
Menurutnya, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) seperti tidak dilibatkan dalam mutasi tersebut. Mutasi ini pun menunjukkan sejumlah kejanggalan.
“Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya ada sistem yang tidak ‘main’ di sini,” kata Soleman dalam program “Sapa Indonesia Pagi” Kompas TV, Senin, 5 Mei 2025 dilansir Kompas.com.
Sebelumnya, mutasi Letjen Kunto Arief Wibisono dari Komandan Pangkogabwilhan menuai kontroversi, yang kemudian diralat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto satu hari setelah diumumkan. TNI beralasan sejumlah mutasi dibatalkan karena beberapa perwira tinggi masih dibutuhkan di jabatan lamanya.
Salah satu mutasi yang menuai sorotan adalah pergeseran jabatan anak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo dari Pangkogabwilhan I menjadi staf khsus KSAD. Namun mutasi Kunto dan enam perwira lain kemudian diralat.
“Ini memang tidak baik-baik saja. Yang terjadi apa? Yang di atas jalan sendiri, yang di bawah ogah-ogahan. Ini kalau sekarang melihat, yang di bawah itu dibiarin aja,” lanjut Soleman.
Ia juga menyoroti sejumlah kejanggalan lain dalam mutasi terbaru TNI. Salah satunya adalah surat keputusan mutasi yang ditembuskan ke sejumlah pihak terkait.
Selain itu Soleman mengkritik rotasi jabatan Laksamana Muda Kresno Buntoro menjadi staf khusus KSAD. Ia heran mengapa perwira TNI AL bisa dipindah jabatan ke Angkatan Darat.
“Harus ada rescue (menyelamatkan), bagaimana rescue ini supaya ini jangan terjadi kembali. Ini kan sudah rusak sistemnya, maka kita harus rescue, jangan sampai tambah rusak ke depan,” katanya.
Politikus PDIP
Senada dengan Soleman, anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn.) TB Hasanuddin mempertanyakan keputusan mutasi Panglima TNI.
Menurutnya, mutasi terbaru yang menuai kontroversi sarat dengan nuansa politik. Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, jangan sampai Panglima TNI diintervensi pihak tertentu, termasuk mantan presiden, Joko Widodo yang kini berstatus warga biasa.
“Andaikan itu Presiden Bapak Prabowo yang memerintahkan, sah, karena beliau sebagai penguasa tertinggi. Yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih diintervensi oleh seorang sipil, ini bahaya,” ujarnya. (*)
