JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin memandang usulan Kartu Janda Jakarta yang digulirkan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan. Usulan ini sebelumnya diungkapkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Merespons usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menilai usulan kartu janda hal yang aneh.
“Gagasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga yang sering menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis pasca kehilangan pasangan,” kata Thamrin saat dihubungi, Senin, 4 Agustus.
Jika Pemprov DKI berkenan dan ingin menjalankan program ini, ia menyebut perlu disertai rancangan dan landasan hukum yang kuat.
Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan anggaran yang matang tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi.
“Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek sosial dan martabat penerima, termasuk dalam pemilihan nama program agar tidak menimbulkan stigma. Pendekatan berbasis data tetap menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan publik,” jelas Thamrin.
Fraksi di DPRD
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.
Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jajarta, Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan Program Kartu Janda Jakarta atau KJJ,” kata Jamilah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025 lalu.
Jamilah berujar, usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Fraksi Gerindra dalam kegiatan reses.
Hanya saja, tidak semua janda diusulkan mendapat KJJ. Jika Pemprov DKI setuju, warga penerima manfaat bantuan tersebut merupakan perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun.
Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh. “Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025. (*)
