JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi resmi mempererat kerja sama strategis di sektor sumber daya mineral melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP).
Dokumen tersebut ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
Selain penandatanganan, kedua menteri juga menggelar pertemuan bilateral untuk merumuskan arah kolaborasi jangka panjang dalam industri pertambangan. Menteri Bahlil menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menjaga ketahanan rantai pasok mineral di tengah dinamika geopolitik global.
“Mineral menjadi salah satu kunci masa depan energi. Karena itu, kolaborasi semacam ini sangat krusial,” ujar Bahlil dalam keterangannya seperti dilansir wartaekonomi.co.id.
Indonesia mendorong sejumlah komoditas utama dalam kerja sama ini, termasuk nikel, bauksit, timah, tembaga, emas, dan besi. Seluruh komoditas akan diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri.
Arab Saudi menyambut peluang kolaborasi ini secara antusias, termasuk dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi praktik terbaik di sektor pertambangan.
Menteri Bandar menggarisbawahi tiga fokus utama Saudi, yakni peningkatan perdagangan dua arah melalui impor produk mineral, penguatan rantai pasok, serta investasi dan kemitraan antar-BUMN kedua negara.
Platform Strategis
Ia juga menyoroti peran Future Minerals Forum sebagai platform strategis untuk menjajaki peluang lintas negara, sekaligus menjadikan sektor pertambangan sebagai pilar transformasi ekonomi Saudi pasca-minyak dalam kerangka Vision 2030.
Melalui visi tersebut, Arab Saudi berkomitmen mengembangkan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global, khususnya pada komoditas emas, fosfat, bauksit, dan logam tanah jarang.
Dari sisi Indonesia, pemerintah mendukung penguatan iklim investasi dengan pendekatan baru dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kebijakan ini tetap mendorong transfer teknologi dan pengembangan rantai pasok lokal secara progresif, sambil menjaga daya saing investasi asing.
MSP yang ditandatangani mencakup kerja sama eksplorasi, pemanfaatan mineral, pengembangan industri, hingga penerapan teknologi modern. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari MSP sektor energi yang diteken kedua negara di Bali pada 16 November 2022, dan berlaku sejak 16 Juni 2023. (*)
