JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengungkapkan terbitnya izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya terjadi pada periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel itu terbit sejak tahun 2017.
Perusahaan ini memiliki izin tambang mulai berlaku 30 November 2017 hingga 30 November 2047. Maka ia menilai, tidak ada alasan yang cukup etis, jika banyak pihak menyerang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain.
“Karena sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini,” kata Mekeng kepada wartawan, Senin, 9 Juni 2025 dilansir pikiran-rakyat.com.
Menanggapi polemik pertambangan nikel di Raja Ampat itu, Mekeng mendukung langkah Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar dengan merespons cepat. Sebab ia telah meminta aktivitas tambang harus mematuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan regulasi lingkungan.
Menurut mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, tindakan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM patut dihargai dalam upaya menjaga semua kepentingan, terutama kepentingan masyarakat setempat dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Sangat Responsif
Bahkan, lanjut Mekeng, respons cepat pemerintah berupa suspensi aktivitas di beberapa pulau dan investigasi dugaan pelanggaran izin operasional patut didukung.
“Langkah awal yang sangat responsif terhadap kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dengan menangguhkan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lainnya, menyusul protes masyarakat dan tuduhan pelanggaran hukum, patut didukung dan dihargai,” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi XI DPR ini juga memberikan sejumlah rekomendasi atas polemik yang terjadi. Pertama, evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin, terutama di pulau-pulau kecil. Kedua, perkuatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah.
Ketiga, jika risiko lingkungan melebihi manfaat ekonomi, maka perlu pertimbangkan langkah serius sesuai aturan hukum yang berlaku. Keempat, rehabilitasi dan kompensasi, di mana harus dipastikan dana CSR (corporate social responsibility) dipergunakan untuk merestorasi lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal, disertai audit publik atas pelaksanaannya.
“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya, agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan Masyarakat lokal, bangsa dan negara,” katanya.
Ia berharap polemik tambang di Raja Ampat bisa segera teratasi guna keberlanjutan semua program hilirisasi sektor pertambangan dan energi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Semua ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Raja Ampat,” ujarnya. (*)
