BATAM – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya, Senin, 6 Oktober 2025.
Rangkaian RDPU yang berlangsung secara maraton sejak pukul 09.00 WIB itu difokuskan pada evaluasi realisasi fisik dan serapan anggaran pembangunan oleh OPD hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025.
Pada sesi pertama, Komisi IV menghadirkan Dinas Pendidikan Kota Batam yang berlangsung sekitar dua jam. Usai itu, rapat dilanjutkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam hingga waktu istirahat siang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, ST, dan diikuti hampir seluruh anggota Komisi IV. Dengan menggunakan monitor besar di ruang rapat, pembahasan dilakukan secara rinci terhadap pelaksanaan anggaran dan capaian kegiatan masing-masing OPD.
Memasuki sesi siang pukul 14.00 WIB, Dinas Kesehatan Kota Batam bersama para Kepala UPT Puskesmas se-Kota Batam turut hadir untuk memaparkan realisasi anggaran di bidang pelayanan kesehatan. Rapat sektor pelayanan kesehatan ini berlangsung sampai sore dan banyak mendapat pertanyaan anggota Komisi.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk menegaskan bahwa RDPU ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan dari OPD mitra kerja, sekaligus mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Berbagai keluhan dan kritikan yang disampaikan masyarakat dibahas bersama untuk perbaikan pelayanan berkenaan.
“Oktober ini kita sudah memasuki Triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2025. Karena itu, kami ingin memastikan sejauh mana serapan anggaran OPD-OPD mitra. Kalau serapan anggarannya masih rendah, tentu akan merugikan masyarakat karena pembangunan yang dibiayai dari anggaran tersebut tidak bisa segera dinikmati. Demikian juga soal pelayanan, kita evaluasi bagaimana agar bisa ditingkatkan terus. Segala masukan dan kritikan kita bahas di sini,” tegas Dandis.
Beliau menambahkan, melalui RDPU ini pihaknya juga menanyakan berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan program, serta mendorong solusi agar realisasi kegiatan dapat dikejar menjelang akhir tahun anggaran. (*)
