BATAM – Sejumlah mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan Daerah Kepri Wilayah Sumatra Bagian Utara melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Batam, Rabu, 27 Agustus 2025.
Aksi dimulai dengan orasi sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan diskusi mahasiswa dengan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad; Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi; Ketua Komisi II DPRD Batam, M. Yunus Muda; Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra; hingga 14.30 WIB di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Batam.
Isu yang disorot mahasiswa dalam aksi ini yakni:
1). Banjir;
2). Sampah;
3). Parkir;
4). RKUHAP – Menolak Pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan rakyat.
5). Represifitas Aparat;
6). MBG (Makan Bergizi Gratis);
7). Guru Honorer;
8). Mafia Pangan;
9). Isu Infrastruktur & Jam Operasional Truk Kontainer/Dam Truk;
10). Isu Agraria (Penimbunan di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma)
11). Batam Belum Layak Jadi Kota Anak
Jam Operasional dan Truk Tak Laik Jalan
Mahasiswa menyoroti tidak diaturnya jam operasional truk di Batam. Hal ini menjadi salah satu penyebab macet dan kecelakaan lalu lintas. Belum lagi banyaknya truk yang tidak laik jalan dengan kondisi yang sudah sangat parah.
“Itu truk udah peyot-peyot. Seharusnya ada regulasinya. Karena kecelakaan di Simpang Basecamp kemarin kebetulan korban bagian dari keluarga saya,” kata Muryadi Agus Priawan, Koordinator BEM SI wilayah Sumatra Bagian Utara.
Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi menyebut sebelumnya sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hal ini. “Kebanyakan truk-truk itu tidak sempurna. Tidak ada KIR, padahal gratis,” katanya.
Menurutnya, Komisi III sudah meminta dishub dan kepolisian lalu lintas untuk menertibkan truk-truk yang tidak uji KIR.
Sementara untuk jam operasional, Dishub Kota Batam akan bekerjasama membuat rambu-rambu larangan melintas untuk truk di jam-jam tertentu. “Cukup dengan rambu-rambu kita akan menyampaikan jam operasionalnya nanti,” kata Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra.
Cerita Guru Honorer di Hinterland
Nur Ainun, mahasiswi Universitas Riau Kepulauan, menceritakan pengalamannya ketika menjadi guru pengganti di Pulau Buluh. Menurutnya, para guru kerap kesulitan mendapatkan transportasi untuk menyeberang dari Batam.
“Pak Wali bilang sudah ada kapal yang diberikan. Realitanya kapal yang dipakai di sana untuk pendidikan hanya satu dan itu sudah dipenuhi oleh murid-murid,” kata Ainun.
Para guru akhirnya mengalah dan mencari transportasi sendiri. Mereka membayar Rp20 ribu per orang sekali jalan. Jika mau desak-desakan, mereka memborong satu boat kecil dan membayar Rp10-15 ribu per orang.
Belum lagi ketika hujan turun. Para guru kerap harus mengajar dengan pakaian yang basah karena percikan air di atas boat.
Mahasiswi jurusan Bahasa Inggris ini menyebut butuh perjuangan ekstra untuk mengajar di hinterland. Hal ini tidak sebanding dengan gaji guru yang rata-rata tidak mencapai upah minimum kota (UMK). Ainun berharap pemerintah lebih menaruh perhatian kepada para guru di hinterland dan menyediakan boat khusus untuk guru.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut sudah menyediakan tiga kapal konektivitas, yakni Sri Bulang, Sri Galang, dan Sri Toda. Menurutnya, kapal-kapal ini seharusnya digunakan oleh siswa-siswi dan para guru.
Namun, jika kapal tersebut belum cukup untuk para guru, kata Amsakar pemberian insentif dapat menjadi pertimbangan. “Insentif mungkin lebih sederhana dengan dampak yang lebih besar,” ujar Amsakar.
Sampah
Untuk permasalahan sampah yang juga menjadi sorotan mahasiswa, Amsakar Achmad menyebut volume sampah di Batam berkisar 850 sampai 1300 ton per hari. Jika jumlah penduduk Batam 1,3 juta, maka satu orang penduduk di Batam memproduksi satu kilo sampah per hari.
Menurutnya, pemerintah sudah menunjukkan keseriusan dengan mengadakan dan menganggarkan armada pengangkut sampah, bin kontainer, bulldozer di TPA Telaga Punggur, insinerator, hingga pembagian UPT di setiap kelurahan di Batam.
Namun, masalah sampah harus diselesaikan dari hulu ke hilir, misalnya dengan mengurangi sampah plastik bekas belanja rumah tangga. Amsakar meminta mahasiswa membantu menyosialisasikan pentingnya mengurangi sampah plastik di rumah tangga. Selain itu ikut mengawasi dan melaporkan titik-titik sampah yang tidak dibuang pada tempatnya.
“Sebenarnya kalau mau memberlakukan Perda, setiap ada tipiring membuang sampah sembarangan kita denda. Kalau mahasiswa mau, bisa kita mainkan itu. Tapi saya sebenarnya tidak ingin ada konsekuensi pembiayaan dari masyarakat,” kata Amsakar.
Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, menambahkan pemerintah sudah berencana menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga. Namun, belum ditemukan investor yang sesuai harapan. “Sudah ada 4 atau 5 investor. Tapi ujung-ujungnya berbeda dengan kajian-kajian yang kita harapkan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Muhammad Hanan Naufal Yafi, Presiden Mahasiswa Polibatam, berpendapat bahwa Pemerintah Kota Batam dan DPRD juga harus memberikan contoh pengurangan sampah plastik. Ia menyoroti penggunaan botol minuman plastik yang disediakan di kantor DPRD Batam.
“Rasanya bapak-bapak perlu juga mencontohkan bagaimana mengurangi sampah plastik seperti ini. Harusnya di sini minuman disajikan menggunakan gelas saja. Tidak lagi memakai botol plastik,” katanya.
Hal ini diterima oleh Amsakar, “Mungkin kita rubah perilaku kita, Pak Sekda, nanti di rapat-rapat sudah tidak ada lagi botol-botol,” katanya kepada Plt Sekda Batam, Firmansyah, yang juga hadir dalam diskusi itu.
Batam Kota Layak Anak
Rahwanda, mahasiswa Universitas Putra Batam, mengaku heran ketika Batam mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak. “Di jalan saya melihat masih banyak anak-anak yang mengamen, berjualan, dan tidak sekolah. Sampai di rumah saya melihat berita kalau Batam mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Saya bingung, dari mana perhitungannya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Amsakar menyebut tidak pernah berpikir untuk mendapat penghargaan, selama 27 tahun berada di pemerintahan. “Mau dapat mau tidak lantaklah. Yang paling penting kerja kita benar,” ujarnya.
Menurutnya, kementerian pasti punya kriteria-kriteria tersendiri sehingga memberikan penghargaan tersebut untuk Batam. Sementara masih adanya anak-anak yang mengamen di jalanan, Amsakar menyebut hal ini merupakan masalah di setiap perkotaan.
“Jika salah satu kriterianya tidak boleh ada budak beranting-anting, rambut kuning-kuning, maka kota tidak berkesempatan mendapat penghargaan sebagai kota layak anak.,” kata Amsakar.
Namun, Amsakar menyebut kementerian terkait lebih berkompeten menjelaskan alasan Batam mendapat penghargaan tersebut. Pihaknya berterimakasih karena Batam diberi penghargaan, dan akan menjadikannya pemacu untuk terus melakukan perbaikan.
MBG
Mahasiswa juga menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai tidak menyentuh pelaku usaha daerah secara merata.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta mahasiswa melaporkan jika ada kapitalisasi di Batam. “Kami memahami bahwa program ini menyejahterakan. Tujuannya ekonomi hidup, petani hidup, anak sehat. Tapi kalau kemudian ada kapitalisasi, seandainya hanya satu pelaku usaha saja yang mendapatkan manfaat silakan informasikan ke kita,” kata Amsakar.
Namun, Amsakar mengaku tidak dapat mengomentari lebih dalam soal ini karena ranahnya ada di BGN (Badan Gizi Nasional). “Peran pemerintah daerah hanya memberikan dukungan,” ujarnya.
Retribusi Parkir
Amsakar menyebut, sebagai gebrakan awal dari kepala dinas perhubungan, sudah dikumpulkan sekitar 600 jukir-jukir di Batam selama dua hari berturut-turut. Ia berharap, kabid, korlap, dan dinas mulai bekerja sesuai standar normatif, sehingga retribusi parkir dapat mencapai angka yang selayaknya.
“Tidak ada cerita duit hilang di tengah jalan. Jika progres beberapa bulan ke depan tidak memperlihatkan angka yang baik, tidak tertutup kemungkinan rencana kami untuk memberi free, tidak usah dipungut biaya parkir dulu,” kata Amsakar.
Hal ini menurut Amsakar agar dapat menemukan pemain-pemain yang ada di lapangan. “Dan saya memandang para jukir berkomitmen untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Terutama para korlap karena sudah berstatus PPPK. Jangan menilap-nilap lagi,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Batam, M. Yunus Muda, menyebut masalah parkir butuh kajian yang update sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik. Menurutnya, mahasiswa Batam harus dilibatkan dalam pembuatan kajian baru, karena lebih mengenal Batam.
“Data-data itu aja yang diotak-atik. Makanya solusi yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Coba kalau mahasiswa Batam. Pasti tau kondisi yang sebenarnya,” katanya.
