JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar para pejabat menggunakan transportasi umum. Menteri ESDM (Energi Sumberdaya Mineral) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi dengan mengatakan, dia tak perlu diajari untuk naik angkutan umum, karena pernah jadi sopir angkot.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal, jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” katanya di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025 dilansir detik.com.
Bahlil menyatakan sudah tahu cara naik angkot.
“Jadi nanti gue jelasin. Bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” jelasnya.
Ia mengaku tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum. Juga bersedia jika diminta memberikan penjelasan terkait pemahaman penggunaan kendaraan umum.
“Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara,” Bahlil menekankan.
Picu Kecemburuan
Sebelumnya, MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. Para pejabat yang diprioritaskan di jalan, bakal memicu kecemburuan.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk presiden dan wakil presiden (saja). Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
Dia mengatakan, pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. “Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” tambahnya. (*)