JAKARTA – Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata yang berlokasi di Kota Semarang – Jawa Tengah, Djoko Setijowarno ikut menyoroti sejumlah aspek pembangunan dan operasional Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Mulai dari skema pembiayaan, tarif, hingga rute yang tidak langsung menghubungkan pusat kota.
Ia menilai proyek kereta cepat sebaiknya diposisikan sebagai prototipe, bukan prioritas nasional, mengingat daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi di luar Pulau Jawa dinilai lebih mendesak.
“Persoalannya yang nanggungnya itu PT Kereta Api Indonesia (KAI), itu yang jadi berat karena sebenarnya dia enggak sanggup lah (dibebani) sebesar itu Rp2,2 triliun. Tapi kalau masuk APBN, saya juga enggak setuju. APBN itu jangan hanya bangun untuk di Jawa, di luar Jawa juga butuh.
Lebih tepat memang itu, ya (dikelola) di Danantara,” ujar Djoko saat dihubungi, Senin, 27 Oktober 2025 dilansir Kompas.com.
Menurutnya, pembiayaan proyek Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat, dibandingkan membebani APBN. Opsi pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah lain yang juga membutuhkan pembangunan transportasi.
Djoko menjelaskan, skema konsesi jangka panjang seperti pada jalan tol dapat diterapkan dalam pengelolaan Whoosh. Ia mencontohkan praktik di Belanda yang bahkan mencapai 100 tahun masa konsesi.
Tijet Ideal
Terkait tarif, ia menilai harga ideal tiket Rp750.000 belum bisa diterapkan saat ini, karena daya beli masyarakat belum mendukung.
“Masalahnya bukan soal perubahan perilaku masyarakat, tapi kemampuan ekonomi untuk menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Djoko pun menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik rute Kereta Cepat Whoosh yang tidak menghubungkan pusat kota seperti di negara lain. Rute yang dimulai dari Stasiun Halim (Jakarta) dan berakhir di Tegalluar (Bandung) disebut menyulitkan penumpang, karena harus berpindah moda transportasi untuk mencapai pusat kota.
“Whoosh ini dari awal juga saya bilang ini aneh, kereta cepat Indonesia. Di luar negeri kereta cepat dari tengah kota menuju pusat kota, kita enggak dari pinggir kota menuju pinggir kota. Coba berangkatnya dari (stasiun) Manggarai atau Gambir masuk tengah Bandung,” lanjutnya.
Perpanjangan Jalur
Menanggapi wacana perpanjangan jalur Whoosh hingga Surabaya, Djoko menilai hal itu tidak mendesak karena Pulau Jawa sudah memiliki konektivitas kuat melalui jalan tol dan kereta konvensional.
Ia menilai pembangunan jalur baru, berisiko mematikan moda transportasi lain, termasuk pesawat dan kereta logistik. “Justru Jawa itu yang dibutuhkan sekarang angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, lalu integrasinya, dan yang keempat (KAI) dapat mengaktifkan jalan rel. Sudah itu saja”.
Kalau Whoosh dibangun sampai di Surabaya, ada yang dimatikan. Pesawat mati. Padahal bandaranya sudah investasi dan sudah terbangun,” tambahnya.
Djoko mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pembangunan transportasi ke luar Jawa, seperti Aceh dan wilayah selatan Indonesia yang belum memiliki sistem perkeretaapian memadai.
“Sudah selesai cukup Jakarta–Bandung prototipe-nya kan. Pokoknya kita punya aja lah kereta cepat walaupun pendek. Meskipun enggak efisien kan ya sudah,” tuturnya.
Investasi Sosial
Sebelumnya, Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin, 27 Oktober 2025.
Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, hingga Whoosh. “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.
Presiden RI Ke 7 ini menegaskan kembali, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik.
“Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.
Menurut Jokowi, keuntungan sosial yang dimaksud meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi udara, serta efisiensi waktu tempuh. “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian, seperti MRT,” ujarnya.
Jokowi pun menilai pembangunan proyek seperti Whoosh adalah langkah jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
