Rabu, 29 April 2026
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Nasional
  • Eksklusif
  • Feature
  • Kriminal
  • Politik
  • Sejarah
  • Olahraga
  • Entertainment
  • Opini
Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya. (Foto: tangkapan layar media sosial).

Pernyataan Donasi Bencana Endipat Wijaya Viral, Konfirmasi HMS Belum Dibalas

12 Desember 2025
Pahala Gultom Pahala Gultom
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsApp

BATAM – Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya tentang kontribusi pemerintah dan warga dalam penanganan bencana di Sumatra, terutama Aceh, kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam rapat tersebut, Endipat menyinggung perbandingan kontribusi penanganan bencana. Ia mengatakan, “Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh… agar tidak ada informasi seolah-olah negara tidak hadir.” Kutipan ini kemudian menyebar luas dan memicu banyak reaksi.

Setelah pernyataan itu viral, warganet dan sejumlah tokoh masyarakat langsung menilai ucapannya meremehkan upaya relawan dan donatur. Mereka menekankan bahwa bantuan masyarakat lahir dari solidaritas dan tidak tepat jika dibandingkan dengan anggaran negara.

Sehari kemudian, Selasa, 9 Desember 2025, Endipat memberikan klarifikasi umum. Ia menegaskan bahwa pernyataannya tidak ditujukan kepada relawan maupun donatur. Menurutnya, kritik itu sepenuhnya diarahkan kepada Kominfo yang dinilai kurang kuat dalam menyebarkan informasi mengenai kerja pemerintah dalam penanganan bencana.

Berita Lain

Mendarat Darurat di Batam, Pesawat Jamaah Haji Saudia Airlines Alami Kendala Teknis

Li Claudia Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Pelaku Perusakan Lingkungan

BP Batam dan Kejati Kepri Teken MoU Penguatan Penanganan Permasalahan Hukum

‎Sengketa Anak Batam Memanas, Kuasa Hukum WF Nilai Isi Somasi Tidak Relevan

Meskipun klarifikasi telah disampaikan, polemik tetap berkembang. Banyak pihak menilai perbedaan persepsi muncul karena konteks pernyataan tidak tersampaikan secara utuh ke publik. Akibatnya, diskusi warganet terus berlanjut dan membuat isu ini semakin ramai dibahas.

Untuk memastikan maksud pernyataannya, wartawan HMS telah mengirim pesan konfirmasi kepada Endipat Wijaya pada Rabu, 10 Desember 2025. Konfirmasi itu berisi pertanyaan tentang apakah pernyataannya benar bermaksud membandingkan kontribusi warga dan negara, serta apakah kritiknya memang ditujukan khusus kepada Kominfo.

Selain itu, HMS juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang ia harapkan dari Kominfo agar informasi penanganan bencana bisa tersampaikan lebih jelas dan menyeluruh kepada masyarakat. Pertanyaan ini diajukan agar penjelasan dapat dipahami secara lengkap dan tidak menimbulkan tafsir berbeda.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat balasan dari Endipat Wijaya. Saluran komunikasi yang digunakan masih belum direspons.

HMS tetap berupaya meminta tanggapan dari Endipat Wijaya dan akan memperbarui berita ini segera setelah jawaban diterima.

Berita Lain

Wakil Ketua Komisi-I DPR RI, Dr. Dave AF Laksono, ME saat dicegat para wartawan. (Foto: Ist./ lkipartaigolkar.com).

Komisi-I DPR Minta Kebijakan Ruang Udara bagi Militer Asing Harus Transparan

15 April 2026
Tiga petani Aceh yang masih dilakukan penahanan buntut konflik agraria (Dok: Konsorsium Pembaruan Agraria)

Konsorsium Pembaruan Agraria Desak Pembebasan Tiga Petani Aceh

6 April 2026

IKLAN

Kalau Anda wartawan, tulislah sesuatu yang bernilai untuk dibaca. Kalau Anda bukan wartawan, kerjakanlah sesuatu yang bernilai untuk ditulis.

  • Tentang HMS
  • Redaksi
  • Perusahaan
  • Alamat
  • Pedoman

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Sumatra Utara
  • Feature
  • Eksklusif
  • Lowongan Wartawan
  • Kode Perilaku HMS

© 2020 HMStimes.com - Dilarang mengutip dan menyadur teks serta memakai foto dari laman HMS