BATAM — Pemerintah Kota Batam bersama Forkopimda resmi menunda Pesta Rakyat HUT ke-80 Republik Indonesia yang sedianya digelar di Dataran Engku Putri. Keputusan ini diumumkan pada Sabtu, 30 Agustus 2025 dengan alasan menjaga kondusivitas daerah karena meningkatnya eskalasi unjuk rasa di tingkat nasional. Namun penundaan mendadak itu justru menimbulkan kekecewaan besar dari pedagang dan warga yang sudah bersiap sejak lama.
Acara ini sebelumnya digembar-gemborkan meriah dengan hadiah 12 paket umrah, 12 unit motor, serta puluhan doorprize lain. Lebih dari 32 ribu warga telah mendaftar secara daring untuk ikut undian maupun hadir di lokasi acara. Bahkan pedagang UMKM sudah menyetorkan uang DP yakni separuh dari sewa stand yang tarifnya antara Rp1,2 juta hingga Rp2,5 juta. Mereka mengaku rugi besar karena modal dagangan sudah keluar.
Seorang pedagang lontong sayur menceritakan, dirinya sudah menyiapkan stok dagangan sejak dini hari. Ia baru mendapat kabar pembatalan sekitar pukul 11 siang. “Modal sudah keluar, masakan sudah jadi, tapi acara batal. Kami jelas rugi,” ucapnya dengan nada kesal. Keluhan serupa juga datang dari pedagang lain yang berharap ada ganti rugi maupun kepastian dari pihak panitia.
Selain nasib pedagang, penggunaan dana daerah ikut disorot. Sebab sebagian biaya pesta rakyat menggunakan APBD Kota Batam dengan dukungan dari sejumlah stakeholder. Hingga kini tidak ada penjelasan resmi soal berapa besar anggaran yang telah dipakai dan bagaimana pertanggungjawabannya setelah acara ditunda. Publik pun menuntut transparansi karena dana tersebut bersumber dari uang rakyat.
Redaksi HMS mencoba menghubungi Ketua Panitia, Yusfa Hendri, melalui pesan WhatsApp sejak Minggu, 31 Agustus 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban yang diberikan. Sementara itu, pernyataan resmi Pemko Batam kala itu hanya menegaskan penundaan dilakukan demi menjaga ketertiban. Tidak ada penjelasan rinci mengenai kerugian pedagang, nasib hadiah umrah dan motor, ataupun kejelasan anggaran APBD yang sudah terpakai.
Masyarakat kini menunggu tanggung jawab pemerintah. Warga berharap Pemko Batam tidak sekadar menyampaikan alasan formal, melainkan juga memberi solusi nyata bagi pedagang yang rugi serta membuka informasi transparan soal penggunaan dana daerah. Jika tidak ada penjelasan yang jujur dan terbuka, pesta rakyat yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan justru berbalik menjadi sumber kekecewaan bersama.
