BATAM – PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam saat ini beroperasi dalam kondisi merugi. Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN Batam, Novi Hendra, menyebut hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Diantaranya kenaikan harga gas dari 5,9 dolar AS menjadi 7 dolar AS per MMBtu. Selain itu, kenaikan kurs dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah juga melambungkan biaya produksi PLN Batam.
Sementara, berbeda dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nasional, PLN Batam tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Iya (PLN Batam) mengalami kerugian karena tarif jual dengan biaya produksi, perubahannya tidak sesuai. Penyebabnya inflasi, kurs dolar, dan harga primer salah satu gas,” kata Novi Hendra kepada HMS lewat pesan WhatsApp, Senin, 9 Juni 2025.
Menurut Novi Hendra, PLN Batam sudah mengalami kerugian sejak tahun lalu. Meskipun sudah dilakukan penyesuaian tarif dan harga gas masih di bawah tahun ini.
Akibatnya, PLN Batam melakukan penyesuaian tarif pada Blok 3 pelanggan reguler flexy agar tetap bisa bertahan.
Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Uniba, Dr. Mohamad Gita Indrawan, memandang PLN Batam lebih berhati-hati dalam menaikkan tarif kali ini.
“Bisa dilihat dari target kenaikan hanya pada pelanggan industri tertentu saja,” kata Gita Indrawan kepada HMS, Minggu, 8 Juni 2025.
Meskipun di sisi lain, Apindo Batam menyatakan kekhawatiran mereka, akan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena penyesuaian tarif ini.
Menurut Gita Indrawan, pemerintah, PLN Batam, dan Apindo harus duduk bersama guna merumuskan besaran kenaikan yang berkeadilan. Sehingga penyesuaian tersebut adil bagi PLN Batam dan juga bagi industri.
Terkait tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat untuk PLN Batam, Gita Indrawan menyebut kebijakan untuk PLN Batam memang tidak bisa disamaratakan dengan PLN di daerah lain.
Secara histori, PLN Batam awalnya dibuat untuk menyokong industri di Batam. Namun, pada prakteknya PLN Batam kini banyak melayani rumah tangga dan bisnis komersil. Batam yang merupakan kawasan industri, berkembang menjadi sebuah kota.
“Karena pendiriannya unik, karakteristiknya juga unik. Treatment pemerintah memang harus di-customize. Harus ada diskresi regulasi,” kata Gita Indrawan.
Meskipun orientasi PLN Batam adalah mengejar profit, menurut Gita Indrawan, pemerintah juga harus memperhatikan fungsi pelayanan publik PLN Batam. Gita Indrawan menyebut, jika sudah menyangkut kepentingan masyarakat, pemerintah tidak boleh cuek. PLN Batam juga menjalankan tugas pemerintah, menghadirkan listrik untuk masyarakat.
“Kan kita tahu sendiri Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak. Listrik ini kan hajat hidup orang banyak,” tutur Gita Indrawan.
Jika kondisi yang terus merugi membuat performa PLN Batam menurun, masyarakat tidak punya alternatif lain. Berbeda dengan industri yang beberapa diantaranya sudah membuat pembangkit listriknya sendiri.
Gita Indrawan menyebut, jika pemerintah mau, memberikan subsidi kepada PLN Batam bukan perkara sulit.
“Pemerintah bisa subsidi spare partnya, gasnya. Tapi yang saya lihat, yang diminta PLN Batam itu tidak muluk-muluk. Hanya subsidi gasnya. Tapi sekarang mereka [pemerintah] aware nggak? Mereka care nggak?” kata Gita Indrawan.
Selain subsidi gas, karena kenaikan kurs dolar Amerika terhadap nilai tukar rupiah juga menjadi faktor utama yang membuat PLN Batam merugi, pemerintah juga bisa mengambil opsi subsidi selisih kenaikan harga dolar.
“Subsidi ini tentunya bisa diberikan jika PLN Batam sudah melakukan serangkaian langkah efisiensi,” tutup Gita Indrawan.
